Kuala Lumpur (ANTARA) - Sejumlah anggota parlemen hingga menteri di Malaysia menerima surat elektronik (email/surel) ancaman penyebarluasan video palsu berbasis kecerdasan buatan, oleh orang tidak dikenal yang menuntut imbalan senilai 100.000 dolar Amerika Serikat.
Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil menyatakan dalam surat elektronik itu pelaku menyertai tangkapan layar video palsu diduga terkait aktivitas tidak patut, dan mengancam menyebarkan video jika tuntutan tidak dipenuhi.
"Berdasarkan penelusuran bahwa surel-surel tersebut menggunakan kalimat yang hampir identik, disertai tangkapan layar yang serupa, dan diyakini dikirim dari alamat surel yang sama," kata Fahmi dalam keterangan di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu.
Beberapa anggota parlemen dan pejabat negara yang menerima email tersebut yakni anggota parlemen Pandan, Rafizi Ramli; anggota parlemen Subang, Wong Chen; anggota parlemen Sungai Petani, Taufiq Johari; Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Adam Adli, dan Exco Pemuda, Olahraga dan Keusahawan Selangor, Najwan Halimi.
Selain itu surel juga dialamatkan kepada Senator Manolan Mohamad; Ahli dewan undangan Kulim, Wong Chia Zen; serta Exco Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Selangor, Fahmi Ngah.
Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil sendiri mengaku turut menerima email ancaman serupa.
"Saya juga telah menerima email yang sama," kata Fahmi.
Fahmi menegaskan pemerintah menanggapi insiden ini dengan serius. Dia telah memerintahkan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) untuk bekerja sama dengan Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) untuk mendeteksi dan melacak pelaku yang mengirimkan email ancaman melalui aplikasi Gmail.
Pemerintah Malaysia menekankan bahwa mengirimkan pesan dengan maksud mengancam merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 233 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998, yang dapat dihukum dengan denda hingga 500.000 ringgit Malaysia, serta penjara hingga dua tahun, atau keduanya.
Tindakan itu juga dapat diselidiki berdasarkan Pasal 503 KUHP, yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua tahun, denda, atau keduanya.
"Pemerintah MADANI (pemerintahan Anwar Ibrahim) tidak akan berkompromi dengan pihak mana pun yang menyalahgunakan teknologi untuk mengancam atau menipu masyarakat. Segala upaya akan dilakukan untuk memastikan pelaku kejahatan diadili demi keamanan publik," tegas Fahmi.
