Badung, Bali (ANTARA) - Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pertanahan yang inklusif serta mendukung terwujudnya ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan.  

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja di Badung, Bali, Sabtu menjelaskan Badan Bank Tanah merupakan lembaga khusus (sui generis) yang diberi mandat untuk mengelola tanah demi terciptanya ekonomi berkeadilan.  

"Dalam ekosistem pertanahan nasional, Kementerian ATR/BPN berperan sebagai land administrator dan land regulator, sementara Badan Bank Tanah hadir sebagai land manager yang fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah secara produktif dan berkeadilan," kata Parman saat kegiatan Landsmart Campus Series di Gedung Aula Lecture Building, Universitas Udayana, Bali.

Dia menjelaskan tugas Badan Bank Tanah mencakup penyediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, hingga reforma agraria. 

Peran strategis tersebut telah diwujudkan dalam berbagai program nyata, seperti penyediaan tanah untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kendal dan Brebes (Jawa Tengah), lahan Bandara VVIP IKN dan jalan tol IKN seksi 5B di Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), hingga pemanfaatan lahan oleh badan hukum swasta dalam berbagai skala usaha. 

Parman menyebutkan hingga saat ini, Badan Bank Tanah telah mengelola lebih dari 34.618 hektare tanah yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penting, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas sosial, hingga mendukung pemerataan ekonomi.

Lebih lanjut, Parman menegaskan kegiatan sosialisasi di Universitas Udayana menjadi momentum penting untuk menyampaikan secara langsung tugas dan fungsi Badan Bank Tanah sekaligus menjalin sinergi dengan dunia akademik.

Dirinya menyadari, keberhasilan Badan Bank Tanah tidak mungkin dicapai sendiri. Kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan pemikiran dari perguruan tinggi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan tanah di Indonesia.

Karena itu, pihaknya mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum ini sebagai ruang dialog yang reflektif, terbuka, dan membangun.

"Semoga sinergi ini dapat terus diperkuat dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana mengatakan pengelolaan tanah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

Di Bali, tanah memiliki makna yang lebih luas, mencakup identitas budaya sekaligus menjaga harmoni sosial.

“Universitas Udayana berkomitmen untuk berperan aktif, baik melalui penelitian maupun pengembangan sumber daya manusia, agar pengelolaan tanah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali I Made Daging mengatakan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah diharapkan dapat memberikan peran nyata dalam pengelolaan tanah di Indonesia.

Untuk mengatasi ketimpangan pemilikan tanah, kata dia, pemerintah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan tanah demi pembangunan berkelanjutan.

Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, memastikan tanah memberikan manfaat sebesar-besarnya.

"BPN memiliki peran besar dalam mewujudkan pengelolaan tanah yang adil di Indonesia, sementara Badan Bank Tanah hadir untuk mendorong pemanfaatan tanah secara lebih adil, produktif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan MoU antara Badan Bank Tanah dan Universitas Udayana.

Kerja sama tersebut membuka peluang bagi mahasiswa Universitas Udayana untuk terlibat dalam kerja praktik, penelitian terapan, dan inovasi.

Akuntabel

Pada Juli lalu, Badan Bank Tanah menyerahkan pedoman akuntansi kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan pedoman tersebut disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan praktik akuntansi Badan Bank Tanah agar selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

"Penyerahan pedoman ini tidak sekadar simbolis, namun merupakan bagian dari upaya kami untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, khususnya tanah negara yang dikelola oleh Badan Bank Tanah," ujar Parman di Bandung, Jabar, Rabu.

Pedoman akuntansi tersebut disusun Badan Bank Tanah bekerja sama dengan tim akademisi Universitas Padjadjaran.


Ia menyebut pedoman itu diharapkan menjadi bentuk sinergi antara lembaga negara dan institusi pendidikan tinggi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, akurat, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Universitas Padjadjaran menjadi mitra strategis kami dalam penyusunan pedoman akuntansi ini. Kami percaya bahwa integritas tata kelola keuangan harus dibangun di atas fondasi keilmuan yang kuat," katanya.

Dia menambahkan keterlibatan akademisi Unpad tidak hanya memperkuat akurasi teknis pedoman, tetapi juga memberikan perspektif objektif yang memperkaya substansi dokumen tersebut.

"Diharapkan kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi dengan institusi akademik demi mendorong pengelolaan keuangan yang transparan, tertib, dan akuntabel," kata dia.

Parman berharap sinergi antara Badan Bank Tanah dan BPK RI dapat semakin erat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas demi kesejahteraan masyarakat.

Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan penataan tanah yang inklusif dan berkelanjutan, salah satunya melalui program reforma agraria di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah.

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan komitmen tersebut di antaranya akan diwujudkan di Desa Batulawang, Cianjur, Jawa Barat.

"Kami memiliki HPL di sana seluas total 964,8 Ha. Dari luasan tersebut, kami alokasikan seluas 203 ha untuk reforma agraria,” ujarnya saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Cianjur di Kantor Badan Bank Tanah.

Melalui reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah, tambahnya, masyarakat akan diberikan hak pakai selama 10 tahun yang kemudian dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) apabila lahan dimanfaatkan dengan baik.

Baca juga: Bank Tanah dukung pertumbuhan ekonomi lewat sektor perumahan

Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat mendorong pemerataan pembangunan melalui kepemilikan lahan oleh penggarap dan menjamin legalitas kepemilikan lahan bagi penggarap.


"Badan Bank Tanah telah melaksanakan program reforma agraria di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sehingga akan lebih mudah diimplementasikan di wilayah lainnya yang terdapat HPL kami," ujar Hakiki.

Sementara itu, Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo menyampaikan, Badan Bank Tanah berkomitmen untuk melaksanakan reforma agraria dengan sebaik-baiknya.

“Sebagaimana yang telah diamanatkan kepada Badan Bank Tanah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 64 Tahun 2021,” ujarnya.

Kepala Divisi Hukum Badan Bank Tanah, Yudi Kristiana menambahkan, program reforma agraria Badan Bank Tanah di Cianjur memerlukan dukungan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh Bupati Cianjur.

"Melalui akselerasi penetapan subjek dan objek reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah," katanya.

Baca juga: Bank Tanah laksanakan kewajiban reforma agraria di Penajam Paser Utara

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Cianjur, M Isnaeni mengatakan pihaknya akan menjembatani kepentingan masyarakat, Pemda dan Badan Bank Tanah.

"Karena semua untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kemajuan Indonesia," katanya.


 

Editor : Budi Setiawanto

COPYRIGHT © ANTARA 2026