Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo mengatakan jajarannya telah bergerak untuk mengawal pelaksanaan 11 arahan utama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah bersama unsur masyarakat.

“Izin ada sebelas arahan yaitu mulai dari laksanakan rapat Forkopimda, mendatangi dan bersama-sama berdialog dengan para tokoh, melaksanakan doa kedamaian, gencarkan program pro-rakyat dalam bentuk pasar murah dan bansos, tunda kegiatan seremonial, dan seterusnya sampai dengan mengaktifkan Siskamling,” kata Yusharto di Jakarta, Kamis.

Yusharto juga menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis yang telah diarahkan Mendagri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

Hal ini ia sampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, Forkopimda, serta perwakilan masyarakat dan perwakilan pemuka agama di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Menurut dia, arahan tersebut bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi upaya konkret dalam meredam potensi konflik sosial, sekaligus menjaga kondusifitas daerah.

Dia menambahkan, Mendagri juga mengingatkan agar kepala daerah selalu berada di wilayahnya saat kondisi rawan, menunda keberangkatan ke luar negeri, serta menggunakan bahasa yang santun dan menenangkan saat memberikan pernyataan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyoroti peran vital siskamling (sistem keamanan lingkungan) dalam menjaga keamanan di tingkat paling bawah.

Menurutnya, Siskamling merupakan bagian dari strategi preventif yang perlu dihidupkan kembali, terutama melalui penguatan peran Satlinmas, Satpol PP, RT/RW, hingga tokoh masyarakat.

“Rapat kami terakhir dengan Pak Menteri, kami mencoba mengidentifikasi di antaranya bagaimana sehari-harinya poskamling, sistem keamanan lingkungan itu dioperasikan, bagaimana standar operasional prosedur, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan. Ini memang belum ada, tetapi secara kelembagaan unsur yang bisa menjadi pelaksana kegiatan yang bersifat preventif ini akan kita coba gunakan untuk merendam kondisi di waktu-waktu yang akan datang,” ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jambi yang telah melaksanakan sebagian besar dari arahan Mendagri, mulai dari rapat Forkopimda, doa lintas agama, hingga pengaktifan Siskamling di sejumlah kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Yusharto juga meminta agar kabupaten/kota yang belum menindaklanjuti segera melaporkan pelaksanaannya kepada Kemendagri.

“Terima kasih Jambi sudah lewat instruksi sudah menyampaikan dan kami diminta untuk sampai ke Siskamlingnya. Kami akan ikut mungkin patroli atau bersama-sama dengan warga besok malam, izin untuk bisa merasakan hadir dalam pelaksanaan Siskamling nanti,” kata Yusharto.

Di lain sisi, Yusharto juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan.

Dia mengingatkan agar semua pihak mewaspadai potensi hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan provokatif yang dapat memperkeruh suasana.

Dengan pelaksanaan 11 arahan Mendagri secara konsisten, serta penguatan Siskamling dan Linmas di desa/kelurahan, Yusharto optimistis Jambi dapat menjaga stabilitas dan menjadi contoh dalam membangun keamanan berbasis partisipasi masyarakat.



Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra Hasibuan mendukung penuh langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di seluruh wilayah Indonesia.

Edi menilai gerakan ini adalah bentuk nyata dari kearifan lokal yang telah berakar lama di masyarakat Indonesia. Siskamling bukan hanya soal menjaga malam, tetapi menjadi ruang sosial yang mempererat kepercayaan dan kohesi antarwarga.

“Gerakan Warga Jaga Warga ini adalah ekspresi solidaritas, bukan sekadar antisipasi keamanan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dan kolektif, mereka bukan hanya menjaga lingkungan fisik, tetapi juga menjaga keutuhan sosialnya,” kata Edi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia juga menyarankan agar partisipasi warga dalam menjaga ketertiban tidak terlalu diintervensi aparat, sehingga siskamling tetap menjadi gerakan organik yang tumbuh dari kesadaran bersama.


Siskamling modern menunjukkan bahwa ketahanan sosial tidak hanya diukur dari kesiapan aparat, melainkan juga dari sejauh mana warga mampu merespons tantangan dengan cara yang bersatu, damai, dan saling mendukung.

Gerakan gotong royong seperti ini menjadi contoh kuat bahwa ketahanan sosial adalah modal utama bangsa. Ketika warga terlibat langsung menjaga ketertiban, maka celah untuk tindakan anarkis dan provokatif menjadi semakin kecil.

“Kalau warga merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keamanan, maka demonstrasi yang anarkis tidak akan mendapat ruang. Justru di situ kekuatan bangsa ini: gotong royong menghadapi keadaan sulit,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Edaran No. 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025, telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan dan mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlimnas) di tingkat desa dan kelurahan.

Dengan edaran ini, Mendagri menegaskan Satlinmas bersama Satpol PP tetap menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan penegakan aturan berlangsung dengan cara yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik

Sejumlah kepada daerah juga telah memberikan respons positif atas instruksi tersebut. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kemudian mengeluarkan Surat Edaran untuk memperkuat ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Di Bandung, Wali Kota Muhammad Farhan bahkan turun langsung memimpin siskamling di beberapa titik, sekaligus menunjukkan bahwa kolaborasi antara warga dan pemimpin daerah adalah kunci stabilitas sosial.

Baca juga: Kemendagri instruksikan kepala daerah aktifkan siskamling


Untuk diketahui, Gerakan 'Warga Jaga Warga' yang mengemuka akibat ricuh demonstrasi 28–30 Agustus 2025 bukan sekadar upaya spontan menjaga keamanan lingkungan. Lebih dari itu, inisiatif ini mencerminkan kebangkitan gotong royong sebagai pilar ketahanan sosial masyarakat.

Kehadiran warga yang rela berjaga malam, memperkuat komunikasi antar-RT/RW, hingga memanfaatkan grup digital untuk saling berbagi informasi, menjadi penanda bahwa rasa aman bisa dibangun dari, oleh, dan untuk warga.

Sebagai contoh, di kawasan Summarecon, Bekasi, warga menunjukkan ketanggapan luar biasa saat situasi memanas di sekitar Polres Metro Bekasi Kota, Minggu (31/8) malam. Tanpa komando formal, warga secara kolektif membentuk ronda malam, menjaga lingkungan dari kemungkinan masuknya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.

Gerakan serupa juga terjadi di berbagai daerah, seperti Jawa Timur, dengan warga mulai kembali menghidupkan poskamling, mempererat hubungan antarwarga, dan membangun sistem deteksi dini berbasis komunitas. Hal ini membuktikan bahwa ketika rasa aman dibangun dari dalam komunitas, maka kekuatan sosial pun ikut menguat.

Bima Arya ronda

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau langsung pengaktifan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (8/9/2025) malam.

“Presiden menyampaikan kepada Pak Mendagri, dan Pak Mendagri menugaskan saya beserta jajaran Kemendagri untuk memastikan seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota menggerakkan, mengaktifkan siskamling. Warga jaga warga, lingkungan dijaga bersama,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dalam kegiatan tersebut Bima hadir dan ikut meronda dengan mengenakan topi kupluk dan setelan kasual layaknya petugas jaga malam. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta masyarakat setempat.

Bima juga berkesempatan melihat dari dekat pelaksanaan program yang dikenal dengan “warga jaga warga, warga jaga kota”. Bersama rombongan, Bima memantau kegiatan di beberapa Rukun Warga (RW) di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.

Bima menyampaikan, Presiden telah memberikan arahan tegas agar seluruh daerah mengaktifkan kembali siskamling sebagai upaya memperkuat kebersamaan, soliditas, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi yang tidak diinginkan.

Ia juga menyampaikan salam hormat serta apresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Wali Kota Bandung dan jajaran yang telah berikhtiar maksimal menjaga suasana kondusif Kota Bandung.

“Arahan Presiden, Pak Wali, jelas dan tegas untuk mengaktifkan satu kultur, satu budaya, satu sistem yang sudah lama sebetulnya ada di kita, tetapi sering kita lupakan dan hari ini dibutuhkan, yaitu siskamling,” katanya.

Dari hasil pengamatannya, Bima menilai Kota Bandung menjadi salah satu daerah tercepat dalam mengaktifkan siskamling.

Menurutnya, semangat siskamling adalah semangat menjaga kota yang dicintai bersama. Untuk itu, Mendagri meminta seluruh kepala daerah agar segera turun langsung ke wilayah dan menggerakkan masyarakat supaya siskamling kembali berjalan.



Bima melanjutkan, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas bahwa demokrasi memberi ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat, selama berada dalam koridor yang tepat dan tidak mengganggu ketertiban. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar semua pihak dapat membedakan mana gerakan murni yang menjadi aspirasi warga, dan mana yang bukan.

“Siskamling ini bukan untuk membungkam, bukan. Bukan untuk mengunci aspirasi-aspirasi warga, bukan. Tapi siskamling ini untuk memastikan tidak ada provokasi, tidak ada warga yang berniat lain yang berbeda, sehingga keamanan dan ketertiban itu terganggu,” ungkapnya.

Ia menegaskan, bila ditemukan indikasi mencurigakan seperti orang tak dikenal atau informasi yang meresahkan, maka seluruh unsur bisa merespons bersama.

Menurutnya, siskamling yang dilakukan secara berkesinambungan merupakan langkah baik dari warga untuk warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Sebetulnya ini secara permanen baik sekali. Jadi ini momentum yang baik untuk menghidupkan kembali. Dulu kan di masa-masa 80-an, 90-an siskamling ini setiap hari. Cuma mungkin hari ini ada penekanan khusus ya, sehingga kepala daerah turun,” tuturnya.

Editor : Budi Setiawanto

COPYRIGHT © ANTARA 2026