Bioekonomi untuk penguatan ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) membidik bioekonomi sebagai pilar penguatan ekonomi nasional, dengan memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan.

"Jadi ada istilah sekarang namanya bioekonomi. Nah, bioekonomi ini sebenarnya sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya alam, ini yang kami juga sedang dorong," kata Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti saat menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu (10/9).

Dia menegaskan pentingnya pengembangan bioekonomi sebagai sistem ekonomi berbasis sumber daya alam berkelanjutan, yang diharapkan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional menghadapi berbagai tantangan baik iklim maupun global.

Menurutnya bioekonomi sebagai solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil, mendorong hilirisasi hasil alam, sekaligus memastikan pembangunan yang selaras dengan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

Dalam mendorong bioekonomi, Kemenko Pangan menekankan pentingnya harmoni kehidupan manusia dengan alam, sehingga kebijakan pembangunan mampu menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup secara jangka panjang.

"Dan juga bagaimana kita menyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam," bebernya.

Kemenko Pangan menegaskan pangan sebagai pusat ekonomi kerakyatan, sehingga penguatan bioekonomi akan memperluas dampak pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi Indonesia di masa depan.

Dalam kesempatan itu, Nani menyampaikan bahwa Kemenko Pangan mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, serta Badan Gizi Nasional.

Dikatakan Nani, di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam delapan hingga sembilan bulan terakhir telah ditetapkan 13 regulasi penting yang terkait pangan, energi, lingkungan, serta dukungan kebijakan untuk penguatan bioekonomi.

Beberapa regulasi tambahan saat ini masih dalam tahap penyelesaian, menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan landasan hukum yang kokoh untuk mendukung pangan sebagai agenda pembangunan nasional.

"Jadi ada sekitar 13 yang sudah ditetapkan, tapi masih ada yang berproses dan juga yang hampir selesai. Jadi ini kalau kita lihat variasinya sangat banyak dan tugasnya juga banyak. Nah, ini semua kita melihat, ini menjadi senter dari ekonomi kerakyatan," kata Nani.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai model ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya hayati terbarukan atau bioekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya konservatif dan pemulihan ekosistem.

“Keberagaman hayati kita menyimpan potensi bioekonomi yang besar. Mulai dari komoditas laut bernilai ekspor, potensi ekowisata, sampai penerapan kredit biodiversitas,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

“Tapi, syaratnya jelas, (keberagaman hayati) harus dilindungi, perlindungan kawasan konservasi dan pemulihan ekosistem (juga harus berjalan),” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Rachmat menilai, jika upaya konservatif dan penerapan bioekonomi bisa berjalan bersama-sama, maka ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan ini diharapkan dapat terus bergerak secara berkelanjutan, dan memberikan dampak signifikan terhadap laju peningkatan ekonomi nasional.

“Dengan begitu, hal ini bisa jadi motor ekonomi sekaligus warisan alam bagi generasi mendatang di Indonesia maupun dunia,” kata dia.

Selain itu, Rachmat juga menyoroti pembangunan berbasis data keanekaragaman hayati juga memiliki peran untuk mempercepat target pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia melanjutkan, upaya untuk menggerakkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan juga perlu untuk terus didorong demi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

“Data yang lengkap dan akurat memungkinkan potensi hutan, laut, dan sumber daya genetik untuk diolah menjadi nilai tambah ekonomi melalui bioprospeksi, inovasi bioekonomi, hilirisasi produk industri, serta pemanfaatan jasa ekosistem, hingga penerapan biodiversity credit,” ujar Rachmat.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan para pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup (LH) untuk mengambil peran strategis, terutama dalam hal kebijakan dan penegakan hukum soal perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia.

“Kita harus punya peraturan yang lebih ketat, sehingga law enforcement bisa menjaga biodiversity kita,” ujar dia pula.

Sebagai upaya mewujudkan ekonomi berbasis sumber daya hayati yang inklusif dan berkelanjutan, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, bekerja sama dengan USAID SEGAR, Kadin Regenerative Forestry Business Hub (Kadin RFBH), The British Embassy Jakarta, dan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) menyelenggarakan Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, pada awal Desember tahun lalu.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman konsep bioekonomi, mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor, serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk proyek percontohan bioekonomi di sektor kehutanan melalui praktik Multi Usaha Kehutanan.

Bioekonomi, solusi untuk masa depan berkelanjutan
Dalam beberapa dekade terakhir, konsep bioekonomi semakin banyak dibahas sebagai salah satu upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan transisi ekonomi rendah karbon. Sebagai negara dengan megabiodiversitas, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam bioekonomi.

Secara luas, bioekonomi dipahami sebagai sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya hayati secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat menggantikan bahan baku berbasis fosil. Salah satu catatan penting dari berbagai negara yang telah mengadopsi model ini adalah pentingnya memastikan bahwa pemanfaatan dilakukan secara bertanggung jawab untuk lingkungan dan sosial, terutama pelibatan masyarakat lokal dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Bioekonomi memiliki potensi besar sebagai pilar transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan 62 persen daratan Indonesia merupakan kawasan hutan, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis hayati secara berkelanjutan. Kebijakan Multi Usaha Kehutanan hadir untuk menjadi inovasi kebijakan yang dapat mendukung semangat transformasi ekonomi Indonesia.

Namun hingga kini, belum terdapat definisi tunggal bioekonomi yang diakui secara global, termasuk juga di Indonesia. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Dr. Vivi Yulaswati, MSc menjelaskan belum adanya kerangka jelas dan panduan praktis mengenai bioekonomi yang dapat diadopsi oleh para pemangku kepentingan, menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaannya, seperti terbatasnya pemahaman kolektif, belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah, dan lemahnya sinergi antara sektor-sektor terkait.

“Oleh karena itu, diperlukan inisiatif untuk merumuskan konsep dan prinsip bioekonomi yang dapat diadopsi di tingkat nasional. Inisiatif ini tidak hanya melibatkan pengembangan kerangka konseptual yang jelas dan disepakati, tetapi juga penerapan praktisnya di berbagai sektor. Acara Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop ini merupakan langkah awal untuk menyusun kerangka bioekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Konsep bioekonomi dirumuskan dengan mempertimbangkan kekayaan lokal yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan dikelola secara bijak,” jelas Vivi.

Dukungan lintas sektor
Sebagai wujud komitmen pemerintah, konsep bioekonomi telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Namun, transformasi menuju bioekonomi ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Plt. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D menyampaikan pentingnya kolaborasi antaraktor sebagai elemen fundamental dalam mempercepat implementasi bioekonomi di Indonesia.

“Pemerintah berperan memberikan arah kebijakan, dunia usaha menjadi motor inovasi, akademisi menyediakan ilmu pengetahuan, dan masyarakat adat menjaga kearifan lokal yang menjadi dasar keberlanjutan. Dalam hal ini, saya mengapresiasi kehadiran kementerian terkait, pelaku usaha, perwakilan akademisi, lembaga internasional, organisasi nonprofit, dan organisasi masyarakat sipil yang turut mendukung inisiatif ini. Harapannya, kita bisa menjaring lebih banyak lagi masukan selanjutnya,” ujarnya.

Sebagai upaya mewujudkan ekonomi berbasis sumber daya hayati yang inklusif dan berkelanjutan, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, bekerja sama dengan USAID SEGAR, Kadin Regenerative Forestry Business Hub (Kadin RFBH), The British Embassy Jakarta, dan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) menyelenggarakan Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman konsep bioekonomi, mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor, serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk proyek percontohan bioekonomi di sektor kehutanan melalui praktik Multi Usaha Kehutanan.

Bioekonomi, solusi untuk masa depan berkelanjutan
Dalam beberapa dekade terakhir, konsep bioekonomi semakin banyak dibahas sebagai salah satu upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan transisi ekonomi rendah karbon. Sebagai negara dengan megabiodiversitas, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam bioekonomi.

Secara luas, bioekonomi dipahami sebagai sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya hayati secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat menggantikan bahan baku berbasis fosil. Salah satu catatan penting dari berbagai negara yang telah mengadopsi model ini adalah pentingnya memastikan bahwa pemanfaatan dilakukan secara bertanggung jawab untuk lingkungan dan sosial, terutama pelibatan masyarakat lokal dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Bioekonomi memiliki potensi besar sebagai pilar transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan 62 persen daratan Indonesia merupakan kawasan hutan, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis hayati secara berkelanjutan. Kebijakan Multi Usaha Kehutanan hadir untuk menjadi inovasi kebijakan yang dapat mendukung semangat transformasi ekonomi Indonesia.

Namun hingga kini, belum terdapat definisi tunggal bioekonomi yang diakui secara global, termasuk juga di Indonesia. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Dr. Vivi Yulaswati, MSc menjelaskan belum adanya kerangka jelas dan panduan praktis mengenai bioekonomi yang dapat diadopsi oleh para pemangku kepentingan, menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaannya, seperti terbatasnya pemahaman kolektif, belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah, dan lemahnya sinergi antara sektor-sektor terkait.

“Oleh karena itu, diperlukan inisiatif untuk merumuskan konsep dan prinsip bioekonomi yang dapat diadopsi di tingkat nasional. Inisiatif ini tidak hanya melibatkan pengembangan kerangka konseptual yang jelas dan disepakati, tetapi juga penerapan praktisnya di berbagai sektor. Acara Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop ini merupakan langkah awal untuk menyusun kerangka bioekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Konsep bioekonomi dirumuskan dengan mempertimbangkan kekayaan lokal yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan dikelola secara bijak,” jelas Vivi.

Dukungan lintas sektor
Sebagai wujud komitmen pemerintah, konsep bioekonomi telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Namun, transformasi menuju bioekonomi ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Plt. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D menyampaikan pentingnya kolaborasi antaraktor sebagai elemen fundamental dalam mempercepat implementasi bioekonomi di Indonesia.

“Pemerintah berperan memberikan arah kebijakan, dunia usaha menjadi motor inovasi, akademisi menyediakan ilmu pengetahuan, dan masyarakat adat menjaga kearifan lokal yang menjadi dasar keberlanjutan. Dalam hal ini, saya mengapresiasi kehadiran kementerian terkait, pelaku usaha, perwakilan akademisi, lembaga internasional, organisasi nonprofit, dan organisasi masyarakat sipil yang turut mendukung inisiatif ini. Harapannya, kita bisa menjaring lebih banyak lagi masukan selanjutnya,” ujarnya.

Medrilzam menambahkan, melalui kerja sama lintas sektor yang kuat akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem bioekonomi yang terintegrasi, mulai dari bahan baku hingga hilirisasi produk.

Pernyataan ini diperkuat oleh UK Minister Counsellor Development for Indonesia, ASEAN, and Timor-Leste Amanda McLoughlin yang menyampaikan Pemerintah Inggris bangga mendukung Indonesia dalam mengembangkan potensi bioekonominya melalui kolaborasi dengan Bappenas dan Kadin Regenerative Forestry Business Hub (RFBH).

“Ini adalah langkah penting untuk melindungi keanekaragaman hayati, mengatasi perubahan iklim, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Komitmen kuat kami untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam agenda iklim juga tercermin dalam Kemitraan Strategis yang baru dan lebih mendalam antara Inggris dan Indonesia, yang disepakati oleh Perdana Menteri Keir Starmer dan Presiden Prabowo Subianto pada November 2024 di London. Saat kami merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara Inggris dan Indonesia, kami menantikan kemitraan dengan Indonesia untuk terus melindungi hutan, mengurangi emisi, dan menjaga planet demi kesejahteraan rakyat kita,” ujar McLoughlin.

Workshop sebagai platform kolaborasi
Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop menjadi ruang kolaborasi strategis awal yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas langkah nyata dalam pengembangan bioekonomi nasional. Workshop ini menghadirkan sesi diskusi panel dengan perwakilan kementerian, pelaku usaha di hulu dan hilir, akademisi, dan institusi keuangan, yang mengupas peluang, tantangan, dan langkah strategis untuk memetakan roadmap bioekonomi di Indonesia. Kegiatan ini juga mencakup roundtable dialogues yang mempertemukan pemerintah pusat dengan daerah, para pengusaha, perwakilan asosiasi dan CSO, yang bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah konkret yang dapat mendukung pengembangan bioekonomi di masa depan.

Selain diskusi panel, juga dilakukan pemberian plakat penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada kegiatan Multi Usaha Kehutanan sebagai proyek percontohan bioekonomi. Para pelaku usaha merupakan perusahaan-perusahaan yang berkomitmen dalam implementasi bisnis berbasis sumber daya hayati yang berkelanjutan, seperti Perum Perhutani, PT Mahorahora Bumi Nusantara, Indika Nature, dan PT Paragon Technology & Innovation.

Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop juga tidak hanya bertujuan untuk membahas langkah strategis pengembangan ekonomi, tetapi juga untuk menampung masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai konsep dan implementasi bioekonomi di Indonesia. Selain itu, melalui kanal Knowledge Hub Bioekonomi yang digagas oleh Bappenas bersama Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) juga memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk berbagi pengetahuan, memperkaya pemahaman, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan dan mewujudkan ekosistem bioekonomi yang bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi Gita Syahrani menyampaikan Knowledge Hub menjadi langkah awal sinergi lintas sektor terkait Bioekonomi.

“Kami berharap platform ini menjadi kontribusi koalisi kami untuk pengembangan bioekonomi nasional yang dikelola secara bijak. Anggota KEM percaya bahwa konsep ekonomi baru ini bisa memperkuat konektivitas antara pelaku usaha, daerah dan masyarakat lewat rantai nilai berbagai komoditas sumber daya hayati di Indonesia yang bertanggungjawab,” ungkap Gita.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.