Jakarta (ANTARA) - Di tengah gempita dibukanya ajang Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025, Trade, Tourism, Investment and Procurement yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 28 Agustus di ICE BSD, Tangerang, Banten, tersimpan momentum penting.
Apalagi kalau bukan berupa panggilan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus menjaga semangat pelayanan publik.
Tema Produk Lokal Mengglobal bukan sekadar jargon melainkan simbol harapan bagi daerah untuk bergerak dari ketergantungan ke arah kemandirian, dari lokal menjadi global.
Presiden Prabowo secara tegas mengingatkan bahwa efisiensi bukanlah potongan untuk daerah. Transfer, baik langsung maupun tidak langsung, tetap ada untuk mendukung rakyat.
Pesan agar kepala daerah dekat dengan rakyat dan menjadi pelindung hak-hak warga mencerminkan visi pembangunan yang berpihak nyata.
Pesan ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, bahwa kekayaan dan pengaturan negara harus untuk kemakmuran rakyat. Menurut Presiden, upaya efisiensi pemerintah kali ini juga merupakan salah satu cara yang berpegang pada pasal tersebut.
Prabowo meminta para pemimpin daerah lebih bersabar karena adanya pengurangan transfer dari pusat akibat efisiensi. Menurutnya, transfer tersebut ada yang berbentuk langsung dan ada yang tidak langsung.
"Efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah. Transfer daerah ada langsung dan tidak langsung, tetapi semuanya untuk daerah,” ucapnya.
Realitas saat ini memang menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih kesulitan berdiri di kaki sendiri.
Dari 546 daerah (termasuk provinsi, kabupaten, dan kota), sebanyak 493 mengalami kapasitas fiskal lemah dan hampir seluruhnya masih menggantungkan diri pada transfer dari pusat.
Situasi ini membuat kesiapan kepala daerah untuk melakukan inovasi dan kebijakan berbasis masyarakat menjadi semakin krusial.
Terlebih, rencana pengurangan transfer pusat sebesar hampir 25 persen pada 2026, menjadi ujian ketahanan fiskal daerah.
Momentum AOE 2025 menjadi panggung untuk menjawab tantangan tersebut. Dalam acara ini juga, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong daerah menggali sumber pendapatan lain BUMD, kemitraan swasta, hingga memanfaatkan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis atau Koperasi Merah Putih sebagai peluang ekonomi.
Ini bukan hanya soal uang, tetapi tentang ide, bagaimana daerah mampu mengubah kreativitas lokal menjadi sumber daya ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan.
Kekuatan ekonomi daerah, sebagaimana ditekankan Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi berakar dari kearifan lokal tapi harus memiliki jangkauan global.
Ia mengatakan pentingnya ada wadah bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia untuk memperkenalkan potensi unggulan, membuka peluang investasi, dan membawa karya anak bangsa menuju pasar internasional.
"Ini penting untuk bukti bahwa kekuatan ekonomi Indonesia berakar dari daerah, namun berorientasi pada pasar global,” katanya.
Membangun Jejaring
Expo yang mempertemukan lebih dari 150 kabupaten, kementerian, investor, pelaku UMKM, akademisi, hingga duta besar ini membuka peluang konkret memperluas pasar dan membangun jejaring strategis.
Fesyen show wastra Nusantara, pertunjukan budaya, forum investasi, business matching, hingga workshop pengadaan barang/jasa menjadi platform semua pihak belajar dan berkolaborasi secara nyata.
Jika momentum ini adalah panggung, maka strategi fiskal adalah tulang punggungnya. Beberapa daerah mulai menerapkan pendekatan cerdas termasuk pendataan ulang wajib pajak, digitalisasi sistem penerimaan, kolaborasi dengan swasta dan LSM, hingga penataan basis pajak yang semua bertujuan memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat.
Optimalisasi aset daerah, manajemen parkir, hingga pemanfaatan teknologi menjadi instrumen pergerakan fiskal.
Kesadaran bahwa data adalah kunci memicu dorongan memperkuat administrasi pajak melalui sistem bersama pusat dan daerah, sebuah langkah modernisasi yang menumbuhkan keandalan pendapatan lokal.
Namun, inovasi tidak berjalan sendirian tanpa tata kelola yang kuat. Diperlukan pengawasan internal yang konsisten, penagihan tunggakan yang efektif, serta komunikasi publik yang transparan.
Studi di Kabupaten Mojokerto menunjukkan setidaknya ada enam strategi konkret mencakup peningkatan SDM pengelola pajak, pendataan dan penilaian objek/subjek pajak lewat sistem informasi (SISMIOP), optimalisasi penagihan tunggakan bersama lembaga seperti bank dan kejaksaan, pembinaan wajib pajak, penetapan target penerimaan realistis berbasis potensi daerah, serta pengawasan administratif dan lapangan.
Pendekatan seperti ini menggambarkan bahwa kemandirian fiskal tumbuh dari kombinasi teknologi, sumber daya manusia, dan akuntabilitas.
Di tengah daya saing global, daerah pun dipanggil untuk membumikan inovasi dengan karakter lokal.
AOE 2025 menegaskan bahwa produk unggulan daerah bukan sekadar barang, tetapi cerita, budaya, dan identitas yang jika disajikan dengan tepat, mampu mencuri perhatian di pasar global.
Fesyen tradisional digarap kreatif, kuliner lokal menyatu dengan tren modern, dan UMKM diajak untuk bersiap melayani pasar dunia.
Tantangan pengurangan transfer, ketika disikapi dengan semangat inovatif dan kesadaran konstitusional, bisa menjadi pecut untuk memperkuat otonomi fiskal daerah.
Kepala daerah yang dekat dengan rakyat, memahami kebutuhan mereka, dan berdiri di depan perjuangan rakyat, akan lebih mampu menata kebijakan yang inklusif dan berdampak.
Ketika PAD tumbuh dan terkelola baik, pelayanan publik meningkat, infrastruktur berkembang, maka kualitas hidup warga pun membaik tanpa tergantung pada subsidi pusat.
AOE 2025 pada akhirnya bukan sekadar expo tapi juga laboratorium transformasi dari ketergantungan menjadi kemandirian, dari potensi menjadi prestasi, dari lokal menjadi global, tanpa kehilangan akar budaya.
Bagi kepala daerah, ini adalah panggilan untuk menggagas strategi fiskal yang cerdas, berbasis masyarakat, berorientasi hasil, dan berakar pada keadilan.
Jika langkah ini terus dijalankan, Indonesia akan menapaki panggung global dengan pijakan yang kokoh, tanpa kehilangan jati diri.
