Membangun kawasan industri serta menjaga lumbung pangan di Subang

Subang (ANTARA) - Pelabuhan Patimban, sebuah proyek strategis nasional yang dibangun untuk mengurangi beban di Pelabuhan Tanjung Priok dan untuk efesiensi logistik nasional, telah beroperasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Pelabuhan Patimban dibangun untuk dapat menjadi episentrum baru dalam pengembangan perekonomian di luar Jakarta, dan diharapkan bisa mendorong roda perekonomian baru di daerah Cirebon, Subang, dan Majalengka.

Pelabuhan seluas 369 hektare ini dinilai strategis karena ditopang oleh infrastruktur pendukung seperti Bandara Kertajati dan akses jalan tol.

Jadi, pembangunan itu bukan sekadar membuat pelabuhan. Melainkan tentang pengembangan industri yang diharapkan mampu menjadi kunci peningkatan perekonomian di Subang.

Kehadiran Pelabuhan Patimban ini digadang-gadang juga bakal menggeser tren industri dari Cikarang (Kabupaten Bekasi) dan Karawang ke wilayah Subang.

Selama ini wilayah Cikarang dan Karawang memang dikenal sebagai kawasan industri yang paling berkembang. Namun ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan harga tanah yang kian tinggi di kedua daerah itu semakin menguatkan bahwa tren industri kini sedang bergeser ke daerah Subang.

Subang akan menjadi daerah tujuan investasi yang ideal dan akan menjadi koridor industri masa depan di Jawa Barat, setelah Karawang dan Cikarang.

Daya tarik Pelabuhan Patimban, ditambah lagi akses jalan Tol Cipali yang membentang di wilayah Subang, terbukti mampu mengubah Subang dari daerah agraris menuju daerah industri.

Menurut Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Subang saat ini sudah ada empat perusahaan besar yang telah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) di wilayah Subang.

Keempat Perusahaan tersebut adalah Subang Smartpolitan (Suryacipta grup), PT Comarindo Pratama, PT Intijaya Subang Industri dan PT Taifa.

Sebanyak empat perusahaan itu tengah membangun kawasan industri di empat daerah berbeda, yaitu di Kecamatan Cipeundeuy, Kalijati, Purwadadi, dan Pagaden.

Tentu saja pembangunan kawasan industri itu mesti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, kawasan industri merupakan area yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Tujuannya ialah untuk meningkatkan daya saing industri nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan.

Kondisi Cikarang dan Karawang bisa menjadi cermin bagi Pemerintah Kabupaten Subang yang kini sedang berkembang menuju daerah industri, agar problematika dari dampak perkembangan industri dapat teratasi dengan baik, serta bisa diantisipasi sejak dini.

Industrialisasi memang menjadi salah satu bentuk pendorong menuju modernisasi yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Namun gegap gempita pembangunan akibat industri, tidak melulu mengarah ke dampak positif.

Secara umum dapat disampaikan bahwa dampak positif dari keberadaan kawasan industri ialah mengurangi pengangguran, terbuka peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut tentu saja merupakan kabar baik yang bakal disambut positif warga setempat.

Namun, sebelum semua berjalan dengan cepat, Pemda setempat diharapkan telah belajar dari daerah sebelah tentang berbagai dampak negatif yang ditimbulkan suatu kawasan industri. Tidak bisa dianggap wajar jika nantinya terjadi pencemaran lingkungan, munculnya kemacetan lalu lintas, hingga terjadinya kasus-kasus kriminal.

Memang, tak bisa dipungkiri, umumnya daerah industri seringkali dihadapkan dengan persoalan tata ruang, sumber daya manusia, lingkungan, sosial ekonomi, infrastruktur, ketenagakerjaan, kependudukan dan lain-lain. Paling tidak, persoalan tersebut yang kini tengah dihadapi oleh Karawang, sebagai daerah industri. Itu adalah kasus yang bagus untuk dipelajari agar tidak terulang di Subang.

Pada tahap awal pengembangan kawasan industri yang kini sedang berjalan, Pemerintah Kabupaten Subang tentu saja tidak boleh lagi berpangku tangan. Harus ada terobosan-terobosan yang luar biasa, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

Pemantapan produk usaha mikro, kecil, dan menengah serta penguatan rencana tata ruang wilayah juga mutlak harus dilakukan untuk menjaga alih fungsi areal pertanian dan perkebunan dari laju perkembangan di sektor industri.

Hal terpenting, setiap problematika yang kemungkinan bakal muncul sebagai dampak dari perkembangan industri dapat dikaji secara komprehensif. Sehingga dapat dibentengi dengan beragam regulasi seperti peraturan daerah atau peraturan bupati, atau jenis regulasi lainnya.

Perlu dicermati pernyataan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita yang menyatakan bahwa pihaknya tengah fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja untuk mempersiapkan penyerapan tenaga kerja lokal di industri Subang.

Ia menekankan pentingnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya saing.

Upaya itu perlu terus diseriusi agar ketika kawasan industri bergerak dan memerlukan tenaga kerja, peluang itu bisa menyerap tenaga kerja setempat. Setidaknya, kawasan industri diharapkan bakal mengurangi angka pengangguran di Subang yang sekarang ada sebanyak 67 ribu

Bupati juga menegaskan komitmennya menjaga ruang hijau agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga di tengah gegap gempita pengembangan sektor industri.

Pemerintah Kabupaten Subang memastikan pengembangan industri tidak mengorbankan ekosistem alam. Sejumlah kawasan pertanian di Subang sudah diproteksi dan tak bisa diganggu gugat dalam rencana tata ruang wilayah.

Komitmen itu sejalan dengan keberadaan Subang yang hingga saat ini termasuk daerah yang menjadi lumbung pangan nasional.

Kabupaten Subang, Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Produksi padi di Subang mencapai rata-rata 1,3 jut ton gabah kering giling.

Merupakan angin sejuk yang sangat diharapkan kedatangannya ketika pengembangan kawasan industri juga disertai dengan komitmen menjaga lingkungan hidup dan proteksi daerah pertanian agar tetap jadi lumbung pangan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.