Komisi VII DPR rapat bersama TVRI, RRI, dan ANTARA

Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, di Kompelks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, membahas rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2026.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan rapat juga membahas laporan keuangan yang berasal dari APBN pada tahun 2024.

"Jadi fokus di masalah anggaran, serapan anggaran 2024 dan rencana kerja dan anggaran, dan usulan tambahan anggaran," kata Lamhot.

TVRI mengusulkan pagu indikatif anggaran 2026 ditambah sebesar Rp1,18 triliun untuk sejumlah kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional, hingga produksi siaran.

RRI mengusulkan pagu indikatif anggaran 2026 ditambah sebesar Rp628,8 miliar agar operasional bisa ideal demi menjalankan seluruh amanat undang-undang dan menjawab tantangan zaman.

LKBN ANTARA berbeda dari dua lembaga lainnya karena merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk tahun 2026, ANTARA menargetkan pendapatan perusahaan sebesar Rp612,3 miliar, selain mendapatkan penugasan dari PSO sebesar Rp194,8 miliar.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai bahwa anggaran bagi lembaga-lembaga penyiaran itu perlu ditambah karena penting sekali untuk fungsi pemersatu bangsa.

Baca juga: Komisi VII DPR kunjungi Wuling Motor pantau industri manufaktur otomotif tanah air