Koba, Babel, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terus berupaya mencegah potensi resurgensi kasus penyakit malaria lokal dengan menggencarkan sosialisasi, edukasi dan pemantauan perjalanan luar daerah.
"Sejak 2019 daerah ini sudah terbebas dari malaria, namun antisipasi tetap dilakukan untuk mencegah kembali munculnya kasus malaria setelah sebelumnya berhasil dieliminasi," kata Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah Zaitun di Koba, Sabtu.
Resurgensi malaria adalah kemungkinan kembalinya penularan lokal atau peningkatan signifikan kasus malaria di daerah yang sebelumnya telah dinyatakan bebas atau sangat rendah kasusnya.
Baca juga: Pemkab Bekasi perkuat kemitraan untuk eliminasi penyakit AIDS, TBC dan Malaria
Baca juga: Kemenkes fokus pada 2 hal kejar eliminasi malaria 2030
Potensi munculnya kembali kasus penyakit malaria terlihat dari beberapa indikator yaitu adanya kasus impor dari luar daerah pada 2024, kendati sudah berhasil ditangani.
Kemudian peningkatan curah hujan yang memicu berkembang biak nyamuk pembawa wabah malaria tersebut. Mobilitas pekerja/perjalanan ke daerah endemis.
"Kemungkinan penurunan kewaspadaan masyarakat seiring status eliminasi, sehingga deteksi dini kasus dan pengendalian vektor berkelanjutan sangat penting agar resurgensi tidak terjadi," kata Zaitun.
Zaitun mengatakan, kondisi demikian bisa dicegah dengan kombinasi kesiapan sistem kesehatan, pengawasan ketat dan kesadaran masyarakat.
Baca juga: Kemenkes kerja sama dengan Papua eliminasi malaria hingga 2030
Menjaga status eliminasi dengan surveilans aktif dan pasif. Deteksi cepat dan respons dini untuk setiap kasus, terutama kasus impor dan pemantauan vektor secara berkala, termasuk resistensi insektisida.
"Juga digencarkan edukasi ke masyarakat tentang risiko, terutama di area rawan atau pascapendatang dari luar dengan koordinasi lintas wilayah, termasuk dengan daerah endemis," ujarnya.*
