KKI temukan 40 persen galon guna ulang tidak layak pakai

Jakarta (ANTARA) - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengungkapkan sebanyak 40 persen galon guna ulang yang beredar di sejumlah wilayah Indonesia telah melebihi batas usia aman pemakaian sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Ketua KKI David Tobing dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan temuan tersebut berdasarkan hasil investigasi di 31 titik, meliputi agen distribusi, depot pengisian ulang, armada pengangkut, hingga rumah tangga.

“Galon-galon tersebut seharusnya sudah ditarik dari peredaran karena tidak lagi memenuhi standar keamanan,” ujar David.

Galon guna ulang umumnya terbuat dari plastik polikarbonat yang direkomendasikan hanya digunakan maksimal 40 kali pengisian ulang atau sekitar satu tahun pemakaian. Jika melewati batas tersebut, material galon dapat mengalami kerusakan mikro yang memicu pelepasan senyawa kimia Bisphenol A (BPA) ke dalam air.

BPA merupakan zat kimia yang diketahui dapat mengganggu sistem hormon dalam tubuh apabila terakumulasi dalam jangka panjang.

Selain faktor usia, KKI juga menyoroti kondisi distribusi dan penanganan galon yang dinilai tidak sesuai standar. Sebanyak 75 persen galon diangkut menggunakan truk bak terbuka dan terpapar sinar matahari secara langsung, sehingga mempercepat kerusakan material galon.

“Di tingkat depot, proses pencucian masih banyak menggunakan deterjen keras dan sikat kasar yang dapat menggores permukaan dalam galon serta meningkatkan risiko peluruhan BPA ke air,” kata David.

David menambahkan, dampak dari penggunaan galon tidak layak pakai tidak dirasakan secara langsung, namun berpotensi membahayakan kesehatan dalam jangka panjang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 40 persen masyarakat Indonesia atau sekitar 111 juta jiwa masih mengandalkan air minum kemasan galon sebagai sumber air utama.

KKI mendorong pemerintah segera menetapkan aturan tegas terkait batas usia galon guna ulang serta penerapan standar penanganan yang aman di seluruh rantai distribusi.

“Air minum yang dikonsumsi masyarakat seharusnya bebas dari risiko tersembunyi bagi kesehatan,” ujar David.