Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) untuk kembali menggelar kegiatan rapat di hotel bintang dua dan tiga guna mendukung pemulihan industri perhotelan yang terdampak tekanan ekonomi.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menggerakkan kembali sektor perhotelan, khususnya hotel-hotel kelas menengah yang paling terdampak.
“Kami akan mulai lakukan secara perlahan, adaptasi karena tujuan utama kita adalah membantu menghidupkan kembali hotel-hotel bintang 3 dan bintang 2,” kata Farhan di Bandung, Senin.
Farhan menyebut kebijakan tersebut difokuskan pada hotel-hotel yang mengalami penurunan okupansi dan terindikasi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca juga: PHRI Cianjur sambut baik keputusan Mendagri izinkan kembali gelar rapat di hotel
Ia memastikan hanya hotel dengan kondisi tertentu yang akan menjadi sasaran kegiatan pemerintahan.
“Saatnya kita berikan insentif pada pelaku industri pariwisata. Ini penting agar sektor ini bisa bertahan,” ujarnya.
Untuk memperkuat dukungan, Pemkot Bandung juga tengah merancang skema insentif bagi hotel-hotel yang memenuhi syarat. Salah satunya adalah komitmen untuk tidak melakukan PHK selama masa pemberian insentif berlangsung.
“Nanti akan ada insentif tambahan untuk semua hotel bintang tiga, bintang dua sampai ke melati dengan persyaratan yaitu meniadakan PHK selama mereka terima insentif,” katanya.
Baca juga: Komisi II DPR sebut perlu ada standar biaya bagi pemerintah rapat di hotel
Farhan juga merespons imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menganjurkan agar ASN tetap menggelar rapat di kantor. Menurutnya, kewenangan provinsi dan kota tidak dapat disamakan.
“Wilayah kewenangan dan juga hotelnya beda lapangan kerjanya. Maksudnya, wilayah kewenangan beliau adalah pemerintah provinsi, melarang artinya yang ada di wilayah pemerintahan provinsi,” kata dia.
Lebih lanjut, dia menilai kebijakan Pemkot Bandung ini tidak menjadi persoalan karena didasari kepentingan untuk menyelamatkan sektor ekonomi lokal, terutama perhotelan yang menjadi penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perhotelan di Bandung ini salah satu industri terbesar yang menyumbang PAD dan juga menyediakan lapangan pekerjaan. Kita harus memastikan APBD bisa menggerakkan ekonomi, salah satunya melalui kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),” ujarnya.
