Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan kegiatan bursa lowongan pekerjaan atau Job Fair merupakan bukti potret buram dunia ketenagakerjaan berkaitan dengan pengelolaan angkatan kerja.
"Apa itu Job Fair? Itu sudah tidak realibel lagi dalam dunia teknologi yang sudah maju. Dengan menggunakan aplikasi saja, itu sudah bisa," katanya dikonfirmasi dari Cikarang, Rabu.
Ia menyinggung penyebab pengelolaan angkatan kerja yang tidak menjelaskan realitas di sektor formal ketenagakerjaan mulai dari janji politik pemerintah hingga janji ketersediaan 400.000 lapangan kerja tersedia setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen dan 2 juta lapangan baru apabila bertumbuh 5 persen.
Menurut dia, produk 'Job Fair' justru membuka ketidakmampuan dalam mengelola labor market atau pasar kerja, di mana sesuai amanah UUD 1945 bahwa setiap WNI berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Baca juga: Pencari kerja bisa dapat informasi lowongan kerja dan pelatihan di Job Fair Jakbar
Di Indonesia di era tahun 1991, Dinas Tenaga Kerja menjadi garis terdepan memfasilitasi pencari kerja mendapatkan pekerjaan hingga tempat mengadu persoalan ketenagakerjaan namun saat ini peran tersebut sudah menghilang.
"Di era itu, kartu kuning wajib, dengan demikian dinas tenaga kerja menjadi bank dari angkatan kerja. Jadi begitu investor masuk ke kabupaten, kota atau provinsi, data sudah ada tersaji. Dan itu yang sekarang dilakukan Vietnam, negara tujuan utama investasi hari ini," katanya.
"Tapi sekarang, di Cikarang itu mau dapat kerja bayar dulu Rp5-20 juta, betul itu, terkonfirmasi betul, belum tentu diterima. Di Serang masuk perusahaan sepatu ternama dikenakan Rp40 juta dan di Subang Rp10 juta sekadar masuk dan belum tentu diterima," katanya.
Ia mengungkap, di Cikarang tahun 1990-an, yang terjadi pengusaha yang mengejar buruh atau mencari calon tenaga kerja. "Saya tahu bener itu di tahun 1991. Tidak ada itu Job Fair sampai berebut begitu," imbuh dia.
Baca juga: Anggota DPR sebut kericuhan job fair cerminan kebutuhan masyarakat pada pekerjaan mendesak
Terpisah, sejumlah pencari kerja mengeluhkan tidak kunjung mendapat panggilan wawancara 15 hari usai mengikuti Job Fair 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
NSR (22) pencari kerja asal Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah mengaku ekecewaan karena belum juga mendapatkan panggilan wawancara meskipun telah melamar ke tujuh perusahaan melalui unggah data dari barcode saat acara berlangsung.
Keluhan serupa diungkapkan SFH (18) warga Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara. Bahkan ia sudah menanyakan kepada teman-temannya yang lain yang juga dapat jawaban sama bahwa mereka belum dapat panggilan.
Merespons hal ini, Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atamaja menjelaskan proses penyortiran data pelamar masih berlangsung. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sedang memilah pelamar dengan memprioritaskan warga lokal Kabupaten Bekasi.
Baca juga: Ribuan pencari kerja serbu bursa lowongan kerja Kabupaten Bekasi 2025
"Nanti akan dipanggil. Sekarang kan lagi dipilah-pilih dulu, sedang disortir. Kan banyak juga orang-orang luar Kabupaten Bekasi yang kemarin datang. Yang dari luar Kabupaten Bekasi akan mental sendiri," katanya.
Dirinya meminta masyarakat untuk bersabar mengingat banyak jumlah pelamar yang mengikuti acara tersebut.
"Kenapa kita prioritaskan? Karena Kabupaten Bekasi merupakan kota industri. Ada 7 ribu sekian perusahaan tapi pengangguran masih sangat tinggi. Mudah-mudahan Job Fair ini dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga pengangguran berkurang," kata dia.
