Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyatakan kesiapan untuk berkontribusi lebih aktif mewujudkan swasembada pangan secara nasional sebagaimana tertuang dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto.
"Kita mengikuti arahan pusat. Ketahanan pangan adalah fondasi kemakmuran. Di Kabupaten Bekasi, pertanian bukan sekadar sektor pendukung tetapi juga potensi penyerapan tenaga kerja dan sumber penghasilan masyarakat," kata Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Selasa.
Ia menjelaskan Kabupaten Bekasi memiliki total luas 57.000 hektare lahan pertanian. Dari jumlah tersebut, 35.000 hektare tergolong produktif, sedangkan sisanya dalam kondisi tidak produktif.
Baca juga: Pemkab Bekasi gandeng swasta untuk wujudkan swasembada pangan
Baca juga: Bekasi normalisasi sungai dan irigasi untuk swasembada pangan
Pemerintah daerah sedang memetakan potensi konversi lahan-lahan tidur tersebut menjadi lahan produktif, melalui penanaman jagung dan tanaman pangan produktif lain hingga perbaikan sistem irigasi di areal persawahan.
Pihaknya juga sedang merancang pembangunan sumur satelit bertenaga surya di sejumlah wilayah yang sering mengalami kekeringan guna mendukung program tersebut.
Infrastruktur irigasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan perubahan iklim yang berdampak pada kontinuitas produksi pertanian. Pemerintah daerah turut mengakselerasi pembangunan jalan usaha tani.
"Akses jalan menuju lokasi pertanian akan kami perbaiki juga agar petani mudah mengangkut hasil panen dan distribusi bibit. Sehingga lebih cepat dalam mengambil hasil pertanian," katanya.
Baca juga: Bulog apresiasi peran aktif TNI kawal panen petani di Bekasi
Asep mengaku Pemerintah Kabupaten Bekasi juga berkoordinasi erat dengan DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kebijakan ini akan menetapkan ribuan hektare lahan yang tidak boleh dialihfungsikan sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas produksi pangan dalam jangka panjang. Sejalan dengan kebijakan tersebut, perizinan untuk pengembangan kawasan permukiman baru saat ini ditangguhkan.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons arahan Gubernur Jawa Barat untuk mengerem alih fungsi lahan secara masif yang dapat mengancam ketahanan pangan lokal.
"Dengan langkah konkret yang telah dan sedang diambil, Kabupaten Bekasi siap menjadi salah satu wilayah penyangga pangan nasional dan melalui kolaborasi lintas sektor, optimis menjadi contoh daerah yang berhasil menyeimbangkan pembangunan dengan ketahanan pangan," kata dia.
