Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketahanan kesehatan nasional yang kuat menyikapi tren peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara di Asia.
“Selain melakukan langkah-langkah antisipasi, pemerintah perlu memastikan Indonesia memiliki ketahanan kesehatan yang kuat, sehingga saat terjadi skenario terburuk, kita sudah siap dan bisa mengatasinya,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan kenaikan kasus tersebut harus diwaspadai oleh pemerintah dengan mengambil langkah terukur demi melindungi masyarakat, menyusul tren serupa dilaporkan juga meningkat di Indonesia.
"Peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di kawasan Asia jelas tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus memiliki sense of urgency yang tinggi dan tidak boleh lengah," ujarnya.
Dia juga menyebut temuan peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia merupakan momentum untuk memperkuat sistem deteksi dini dan sistem kesehatan Tanah Air.
Baca juga: Kemenkes sebut semua pasien COVID-19 pekan lalu telah sembuh
"Tentunya pemerintah harus meningkatkan kapasitas testing dan pelacakan, memastikan distribusi vaksin booster yang memadai, serta menguatkan edukasi dan komunikasi publik secara konsisten dan transparan," ucapnya.
Dengan adanya peningkatan kasus COVID-19, dia pun mendesak pemerintah untuk memberlakukan kembali skrining kesehatan yang ketat di seluruh bandara internasional, terutama bagi penumpang dari negara-negara dengan peningkatan kasus COVID-19.
Menurut dia, deteksi dini merupakan kunci utama mencegah penyebaran virus lebih luas.
"Kita tidak boleh hanya mengandalkan imbauan atau protokol yang longgar. Pemeriksaan kesehatan dan pelacakan kontak yang ketat di pintu masuk negara harus dijalankan secara konsisten," tuturnya.
Baca juga: Dinkes Kepri amati data perkembangan kejadian COVID-19
Selain pengawasan di dalam negeri, dia juga menegaskan pentingnya peran aktif perwakilan Indonesia di luar negeri untuk responsif terhadap laporan atau pengaduan warga negara Indonesia yang menghadapi risiko kesehatan terkait COVID-19, terutama di negara-negara Asia dengan lonjakan kasus.
"Perwakilan kita di luar negeri harus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan bantuan. Mereka wajib bertindak cepat ketika ada warga yang melaporkan kondisi darurat atau memerlukan pertolongan," katanya.
Puan mendorong pula agar pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan pengawasan dan perlindungan WNI di luar negeri berjalan efektif, misalnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, hingga Satgas COVID-19.
"Ini bukan sekadar soal angka kasus, tapi soal nyawa dan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus bekerja tanpa kompromi menjaga keselamatan rakyat, baik yang di dalam maupun di luar negeri," paparnya.
Baca juga: KSP: Usai pandemi dicabut, Kemenkes siap tangani COVID-19 sesuai prosedur jika kasus naik
Dia mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjaga kesehatan diri dan kembali menegakkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker saat sakit atau di keramaian, serta melakukan tes mandiri saat bergejala, hingga menjaga asupan gizi dan istirahat yang cukup.
Terakhir, dia berharap tidak ada kekhawatiran berlebih di masyarakat terkait peningkatan kasus COVID-19 di Asia dengan menjadikan pengalaman awal pandemi 2020 sebagai pelajaran dalam merespons cepat tanpa menunggu lonjakan kasus besar.
"Kita tidak tahu kapan gelombang berikutnya datang dan seberapa besar dampaknya, tapi yang jelas, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci," kata dia.
