Jakarta (ANTARA) - Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Irfan Syauqi Beik, mengatakan Indonesia merupakan ideal dalam regulasi zakat, karena pendekatan inklusif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengakomodasi peran serta swasta dalam pengelolaan zakat.
Irfan menekankan Indonesia berbeda dengan Malaysia dan Arab Saudi yang menerapkan sistem sentralistik di mana zakat sepenuhnya dikelola negara, Indonesia justru memberi ruang kepada pemerintah dan lembaga nonpemerintah untuk berperan aktif dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.
"Malaysia dan Saudi saat ini jadi parameter pengelolaan zakat terbaik secara administratif. Namun keduanya tegas tidak mengakomodasi peran swasta. Zakat sepenuhnya dikelola oleh pemerintah," katanya melalui keterangan di Jakarta, Minggu.
Irfan menilai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sudah cukup akomodatif dan bijaksana dalam membangun sistem zakat nasional.
Baca juga: Ketua MUI sebut keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat adalah sah dan penting
Baca juga: Ketua Baznas RI apresiasi kinerja para amil kumpulkan Rp500 miliar dalam 3 bulan
Menurutnya, kemajuan sistem zakat di Indonesia saat ini, yang ditandai peningkatan pengumpulan, penyaluran, serta pelaporan kinerja zakat secara transparan dan akuntabel, adalah hasil dari sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI sebagai lembaga negara dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai mitra swasta.
Dengan struktur regulasi yang terbuka dan inklusif, Irfan meyakini Indonesia berpotensi besar menjadi model ideal tata kelola zakat di tingkat global. Namun, ia menekankan pentingnya mempertahankan prinsip kemitraan strategis antara negara dan masyarakat, yang selama ini menjadi ciri khas sistem perzakatan Indonesia.
Menurut dia, pandangan yang terus menyudutkan fungsi regulator parsial dan koordinator pengelolaan zakat yang melekat pada Baznas, boleh jadi disebabkan oleh pengaruh praktik industri keuangan komersial yang operasionalisasinya didasarkan pada filosofi kompetisi bebas antar operator/lembaga keuangan yang ada.
Baca juga: Ini arah kebijakan pengelolaan zakat nasional pada 2025
Akibat adanya kompetisi bebas ini, lanjut dia, maka diperlukan adanya wasit berupa regulator yang bersifat independen, yang tidak bisa diatur dan diintervensi oleh salah satu pihak yang berkompetisi.
Irfan menggarisbawahi bahwa sistem tersebut tidak tepat jika diterapkan pada konteks zakat.
"Filosofi lembaga zakat haruslah menjadi satu tubuh, atau menjadi satu 'kesebelasan'. Baznas adalah kapten kesebelasan ini. Semua lembaga zakat seharusnya berpikir dalam satu konteks tubuh sistem perzakatan nasional, dan bukan berpikir sebagai dua entitas yang bertanding, di mana ada yang menang dan ada yang kalah," ucap Irfan Syauqi Beik.
