Asep Wahyuwijaya tekankan kesadaran berkoperasi harus jadi prioritas

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menekankan kepada pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mewacanakan bantuan modal untuk koperasi dari bank-bank Himbara tanpa terlebih dahulu membangun ekosistem dan kesadaran kolektif masyarakat mengenai urgensi koperasi itu sendiri.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama jajaran Kementerian Koperasi di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin, ia menegaskan pendekatan pembangunan koperasi seharusnya dimulai dari bawah (bottom-up), bukan dengan pendekatan struktural yang instan dan mengiming-imingi bantuan modal tanpa mendorong budaya berkoperasinya tumbuh di masyarakat.

“Spirit Pak Prabowo itu sesungguhnya menegaskan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat dalam bentuk koperasi yang harus dilatarbelakangi oleh satu kesadaran yang kuat," ujar wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.

Menurut dia, muatan komunikasi yang intensif terkait dengan urgensi koperasi dan dorongan pembentukan Koperasi Merah Putih yang masif ini harus tetap diletakkan pada penyebaran pemahaman soal prinsip, nilai-nilai dan manfaat koperasi untuk masyarakat.

"Jadi, jangan belum apa-apa sudah digembar-gemborkan ada bantuan miliaran dari bank Himbara," ucap dia.

Asep mengkhawatirkan skema bantuan instan dari bank kepada koperasi merah putih yang baru didirikan. Hal itu dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai koperasi dan berpotensi memunculkan penyalahgunaan terhadap bantuan yang diberikan. 

"Modal dasar koperasi itu kan dari iuran wajib, iuran pokok hingga iuran sukarela. Jenis usahanya pun secara mandiri dan otonom ditentukan oleh para anggotanya, permodalan bank itu sendiri sifatnya menjadi relatif dan diajukan saat mereka memerlukan pengembangan atas usaha yang sudah dijalankan, jadi tidak serta merta saat koperasi baru didirikan mereka langsung mengajukan proposal bantuan permodalan, selain belum tentu bankable, bantuan itu pun berpotensi disalahgunakan," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kajian teknokratik yang mendalam dari Kementerian Koperasi sebelum membuat kebijakan besar seperti Koperasi Merah Putih. Menurut dia, pemerintah harus membedakan antara mendirikan koperasi baru, memperkuat koperasi yang sudah ada, atau mengembangkan model koperasi yang bisa menjadi contoh. 

"Saat ini, pemerintah sebaiknya tidak hanya mendorong pembentukannya saja, tetapi secara bersamaan pemerintah pun mestinya melakukan pendampingan dan pemetaan terhadap koperasi tersebut misal dari sisi jenis dan model bisnisnya agar fokusnya tidak hanya pada sisi kuantitas tapi secara kualitatif pun kita terpantau sepenuhnya", ujar Asep yang juga merupakan salah satu Ketua DPP Partai NasDem. 

Menurut dia, keberhasilan pemerintah dalam membangun koperasi yang masif dan secara kualitatif bisa menjadi preseden positif dalam membangun kesadaran dan antusiasme warga untuk berkoperasi.

"Jika hal ini bisa dilakukan pemerintah, maka saya meyakini keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen strategis usaha bersama warga di hadapan mata,” pungkasnya.