Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq meminta pemerintah daerah serius membenahi sampah bukan hanya sekedar berjanji untuk menyelesaikan isu tersebut.
"Kita tidak bisa lagi menunggu. Ini waktunya bergerak, bukan berwacana. Jangan banyak mengeluh," ujar Menteri LH/Kepala BPLH Hanif dalam pernyataan diterima di Jakarta pada Jumat.
Dia berbicara saat meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cahaya Kencana, salah satu TPA yang telah dikenai sanksi oleh KLH di Kalimantan Selatan. Dia mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan aksi nyata dalam penanganan sampah.
Berbicara di Kabupaten Banjar pada Rabu (21/5), Hanif mengingatkan KLH telah memberikan sanksi administratif terhadap empat TPA yang masih menerapkan sistem open dumping. Selain TPA Cahaya Kencana, TPA Hatiwin, TPA Basirih dan TPA Tebing Liring dikenai sanksi oleh KLH.
Baca juga: KLH undang Jakut untuk laporkan progres proyek percontohan pengelolaan sampah
Baca juga: Wamen LH sebut generasi muda garda terdepan tangani isu sampah
"Ini bukan hanya soal mematuhi undang-undang, tetapi soal menghentikan kerusakan lingkungan yang terus terjadi. Satu hari pembiaran berarti ratusan ton sampah meracuni tanah dan air," ujar Menteri Hanif.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024, volume sampah yang terkelola dengan baik dan benar di Kalimantan Selatan baru mencapai 1.075,63 ton per hari atau 48,50 persen dari total timbulan sampah.
Dia menyoroti lebih dari separuh volume sampah masih belum dikelola secara memadai. Sekitar 26,85 persen sampah masih dibuang ke TPA yang dioperasikan secara open dumping, sementara 24,65 persen sisanya terbuang ke lingkungan.
Karena itu, dia juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Baca juga: Mencari jalan keluar penanganan sampah di Indonesia
Urusan sampah, jelasnya, bukan hanya persoalan teknis tapi juga sosial dan budaya. Karena itu pemerintah daerah kemudian memiliki peran penting untuk juga menggalakkan edukasi kepada masyarakat.
KLH menargetkan agar seluruh daerah segera memiliki rencana aksi penghapusan open dumping, serta siap memberikan pendampingan teknis bagi daerah yang menunjukkan keseriusan.
"Daerah yang bekerja akan kami dampingi, yang lamban akan kami tekan. Karena target nasional tidak akan tercapai jika daerah masih menutup mata," demikian Hanif Faisol Nurofiq.
