Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyarankan tiga hal untuk menangani kegawatdaruratan kesehatan ibu dan anak di daerah, yakni pengembangan program pelatihan, peningkatan akses ke layanan spesialis, serta telemedisin dan supervisi.
"Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Dalam upaya menurunkan angka kematian maternal dan perinatal, perlu ada kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aksesibilitas layanan kesehatan, tetapi juga kualitas dan keselamatan tindakan medis yang dilakukan," Ketua Umum POGI dr. Yudi M. Hidayat mengatakan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Yudi mengemukakan hal itu menanggapi wacana pemberian wewenang kepada dokter umum untuk melakukan tindakan medis invasif, termasuk operasi caesar. Adapun sejumlah saran yang diberikan, katanya, mengacu pada sejumlah dasar, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Kolese Obgyn Amerika (ACOG), dan Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) yang menekankan pentingnya pelatihan dan kompetensi dalam melakukan tindakan medis invasif.
"Berdasarkan data dari Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang dikeluarkan oleh POGI, mayoritas kematian ibu terjadi akibat komplikasi yang dapat dihindari dengan penanganan yang tepat oleh tenaga medis yang terlatih," katanya.
Baca juga: POGI sedang usut kasus dugaan pelecehan oleh dokter di Garut
Pihaknya juga mencatat bahwa peningkatan angka operasi caesar tidak berkorelasi positif dengan penurunan morbiditas dan mortalitas maternal maupun perinatal.
"Dalam hal ini, kami percaya bahwa tidak hanya aspek keterampilan teknis yang perlu diperhatikan, tetapi juga pemahaman terhadap kompleksitas kasus dan manajemen risiko yang harus dimiliki oleh tenaga medis yang melakukan tindakan tersebut," dia menuturkan.
Oleh karena itu, pihaknya pun mendesak agar kebijakan yang diambil mengacu pada standar internasional untuk memastikan keselamatan pasien. Yudi menekankan bahwa kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, memberikan wewenang kepada dokter umum untuk melakukan tindakan bedah tanpa pelatihan khusus dapat membahayakan keselamatan pasien dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.
"POGI berpegang pada prinsip bahwa setiap tindakan medis harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi sesuai dengan pelatihan yang telah dilalui. Tindakan seperti seksio sesarea merupakan intervensi bedah yang kompleks dan berisiko, sehingga harus dilakukan oleh dokter spesialis obstetri yang terlatih," katanya.
Selain itu, pihaknya menyebut bahwa publik berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai siapa yang berwenang melakukan tindakan medis tertentu.
"Kebijakan yang diambil harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat agar mereka dapat memahami dan mendukung keputusan tersebut," katanya.
