Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk kerja sama ketahanan pangan, khususnya pengadaan komoditas beras bagi Jakarta.
"Kerjasamanya pengadaan beras untuk Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Kutawargi, Karawang, Jawa Barat, Selasa.
Pramono menjelaskan, kerja sama itu dilakukan karena Karawang memiliki luas sawah 88 ribu hektare, sementara Jakarta hanya 400 hektare.
“Sementara kebutuhan Jakarta per hari itu kurang lebih 2.500 ton beras. Dan untuk itu maka Pemprov Jakarta harus melakukan kerja sama yang produktif, yang saling menguntungkan dengan pemerintah-pemerintah daerah penghasil, salah satunya adalah Karawang,” kata Pramono.
Oleh karena itu, Pramono pun meminta kepada Food Station Tjipinang Jaya untuk bisa meningkatkan kerja sama dengan Pemkab Karawang.
“Di Karawang ini yang sudah dikerjasamakan kurang lebih 600 hektar, saya meminta kalau memang bisa ditingkatkan, mohon kepada jajaran Food Station untuk bisa dilakukan,” kata Pramono.
Baca juga: Mendag pastikan impor tambahan dari AS tidak ganggu swasembada pangan nasional
Baca juga: Kementan perkuat ketahanan pangan nasional melalui Brigade Pangan
Menanggapi hal itu, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mengakui, nota kesepahaman itu, hanya untuk sekitar hampir 600 hektare (sawah) yang akan dikerjasamakan.
Namun, ia juga menyatakan kesiapan jika akan ditingkatkan.
"Tadi juga instruksi dari Gubernur DKI Jakarta, mudah-mudahan bisa lima kali lipat, 3.000 hektare, kami siap. Alhamdulillah, kami memiliki lahan sawah kurang lebih sekitar 88 ribu hektare,” kata Bupati Aep.
Aep menyampaikan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Food Station Tjipinang Jaya.
Dia berharap, kerja sama tersebut berjalan dengan baik dan lancar.
Pramono dan Aep belum merinci kerja sama itu.
Bentuk kerja sama
Beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI dengan sejumlah daerah, khususnya Pemkab Karawang, sudah mengadakan kerja sama ketahanan pangan, khususnya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya.
Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, bentuk kerjasamanya, terbagi dalam tiga pola. Pertama, kontrak "farming" dan budidaya padi. Ini terjadi sejak 2019, PT Food Station telah menjalin kerja sama dengan Koperasi Produsen Hurip Tani Mandiri di Karawang dalam bentuk kontrak "farming".
Kemudian, pada 2022, kerja sama ini mencakup lahan seluas 700 hektare untuk program "standby buyer" dan 100 hektare untuk program budidaya padi varietas Ciherang di Desa Tanjung Pura, Karawang Barat
Baca juga: Wali Kota Bogor Dedie Rachim gaungkan kemandirian-katahanan pangan
Kontrak farming adalah sistem kerja sama antara petani dan pihak pembeli (seperti perusahaan, koperasi, atau BUMD) berdasarkan perjanjian tertulis yang mengatur: jenis komoditas yang ditanam atau diproduksi petani, kualitas dan kuantitas yang harus dipenuhi, harga beli yang disepakati sebelumnya dan waktu panen dan pengiriman, serta terkadang dukungan input produksi seperti benih, pupuk, teknologi, atau modal.
Kedua, panen bersama dan pendampingan teknologi. Ini terjadi pada Desember 2023, PT Food Station bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) binaan PT Buana Tani Berkah melakukan panen padi di lahan seluas 164 hektare di Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, Karawang.
Kerja sama ini mencakup pembiayaan pupuk non-subsidi, obat pertanian, tenaga kerja, serta pendampingan dalam implementasi teknologi pertanian yang baik (good agriculture practice). Hasilnya, produktivitas meningkat dari rata-rata 6,2 ton per hektare menjadi 6,8 ton per hektare .
Ketiga, penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan. PT Food Station mendorong penggunaan pupuk organik seperti extragen dan komsah untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Tujuannya, meningkatkan produktivitas dari lima ton menjadi 7–8 ton per hektare serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
