Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menilai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki capaian reformasi birokrasi yang sangat baik sehingga berpeluang menjadi pionir birokrasi masa depan di Indonesia.
"DIY punya peluang baru, yaitu menjadi pionir birokrasi di masa depan," ujar Rini Widyantini saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) TW I 2025 Pemda DIY di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Senin malam.
Rini mengatakan Pemda DIY selama ini telah mencatatkan prestasi rata-rata nilai reformasi birokrasi yang sangat baik dengan predikat A.
Selain itu, indeks ber-AKHLAK ASN DIY juga dinilai cukup sehat meski menurutnya masih terdapat ruang untuk perbaikan.
Karena itu, dia menekankan perlunya strategi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat keunggulan DIY di masa depan.
Baca juga: KemenPANRB perkuat sistem optimalisasi dalam seleksi CASN cegah formasi kosong
Baca juga: UI kolaborasi dengan KEMENPANRB luncurkan buku karya Prof. Wolfgang Drechsler
Menurut Rini, ada tujuh sektor prioritas pengembangan SDM yang dikelompokkan ke dalam empat bidang utama, yakni kompetensi digital dan inovasi, sosial dan budaya, adaptasi perubahan serta kolaborasi, dan pemahaman ekonomi hijau untuk mendukung keberlanjutan wilayah.
"Strategi pengembangan kompetensi untuk ASN, tentunya, dan ini perlu kita lakukan untuk mendapatkan pemimpin yang transformasional yaitu pemimpin yang mampu menggerakkan, menginspirasi, serta mempercepat perubahan," jelasnya.
Ia juga mendorong percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik DIY yang meskipun sudah menunjukkan capaian positif melalui nilai baik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), masih perlu peningkatan pada aspek mindset, proses bisnis, dan integrasi layanan.
"Mari kita wujudkan ASN yang kompeten, yang berdaya saing, kemudian birokrasi yang kolaboratif dan melayani, serta pelayanan publik yang terhubung dengan cepat dan berakar kepada kebutuhan masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan DIY sebagai lentera reformasi birokrasi," kata dia.
Baca juga: BKN-KemenPANRB bahas penataan non-ASN dan PPPK
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan DIY telah memiliki modal kuat untuk membangun birokrasi yang profesional dan lincah.
Capaian reformasi birokrasi Pemda DIY hingga 2024 mendapat predikat A, SAKIP tingkat nasional dengan predikat AA untuk ketujuh kalinya, serta berbagai penghargaan lain seperti penerapan sistem merit terbaik hingga indeks profesionalitas ASN terbaik secara nasional.
Namun, Sultan mengingatkan tantangan yang tengah dihadapi, yakni semakin menuanya ASN di lingkungan Pemda DIY dengan 40 persen ASN berada dalam kelompok usia tua dan 21 persen di antaranya akan segera pensiun.
Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah juga menjadi kendala dalam meningkatkan kompetensi pegawai.
"Menyikapi hal itu, saya berharap seluruh ASN Pemda DIY segera bertransformasi menjadi 'smart' ASN yang pandai menguasai teknologi informasi, berjiwa wirausaha, memiliki literasi bahasa asing yang baik, berjejaring luas, dan ramah serta responsif dalam melayani masyarakat," ujar Sultan HB X.
