Tangerang (ANTARA) - Praktisi pendidikan dari Universitas Insan Pembangunan Indonesia Dr Masduki Asbari mengkritisi rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali menerapkan sistem penjurusan IPA, IPS dan Bahasa di jenjang SMA.
“Ini bukan sekadar soal jurusan, tetapi soal arah pendidikan nasional. Kita ini butuh blue print pendidikan yang dijadikan pegangan bersama, bukan setiap menteri datang dengan gagasan barunya sendiri,” kata Masduki yang juga Ketua Yayasan Aya Sophia Indonesia di Tangerang, Selasa.
Sistem pendidikan Indonesia seharusnya memiliki pedoman jangka panjang, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Pendidikan yang mengikat lintas pemerintahan, sehingga tidak terjadi kebingungan dan tumpang tindih kebijakan.
Ia mengingatkan setiap kebijakan pendidikan harus berangkat dari identifikasi masalah yang tepat.
“Kalau bicara pendidikan, yang harus jadi pusat perhatian adalah siswa. Jangan sampai kebijakan justru menyasar pada efisiensi sistem, tapi mengorbankan masa depan peserta didik,” kata Masduki yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Kabupaten Tangerang.
Ia menuturkan perubahan kebijakan yang terlalu cepat, khususnya setelah satu tahun diterapkannya sistem peminatan sebagai pengganti penjurusan, menandakan dunia pendidikan nasional tidak memiliki arah yang jelas dan berkesinambungan.
Baca juga: Mendikdasmen kembali berlakukan jurusan IPA/IPS
Baca juga: Anggota DPR nilai perlu pendamping bagi siswa SMA untuk memudahkan tentukan jurusan
