Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial mengajak enam kepala daerah bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan Sekolah Rakyat serta optimalisasi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa, menyampaikan ajakan tersebut dalam audiensi bersama enam kepala daerah dari berbagai provinsi, yaitu Bupati Katingan dan Bupati Gunung Mas (Kalimantan Tengah), Wakil Bupati Manggarai Timur (Nusa Tenggara Timur), serta Bupati Solok, Wali Kota Pariaman, dan Bupati Lima Puluh Kota (Sumatera Barat).
“Pendidikan adalah rekayasa sosial yang paling terbukti mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat menjadi solusi jangka panjang untuk kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan inovasi sosial yang dirancang untuk memutus transmisi kemiskinan turun-temurun. Banyak keluarga miskin tetap berada dalam siklus kemiskinan karena minimnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan.
Mensos pun menyoroti pentingnya DTSEN sebagai “tulang punggung” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Ia menilai DTSEN menghimpun dan memadankan berbagai data sosial-ekonomi penduduk dengan data kependudukan, memungkinkan pengambilan keputusan yang akurat dan transparan.
Menurut dia, melalui pemetaan desil (Desil 1 hingga Desil 10), DTSEN dapat membantu pemerintah pusat dan daerah menargetkan bantuan sosial secara lebih tepat.
Di samping itu, platform digital seperti Cek Bansos juga mempermudah pemutakhiran data dan verifikasi penerima bantuan.
Baca juga: Situbondo manfaatkan program Sekolah Rakyat dan DTSEN entaskan kemiskinan
Baca juga: Pemerintah siapkan 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan mulai digunakan pada 2025
