Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menuntut hukuman pidana penjara selama 3 tahun kepada oknum pimpinan DPRD setempat Soleman terkait perbuatan menerima suap dari rekanan pengusaha proyek aspirasi dewan.
"Tim JPU menuntut 3 tahun dan denda Rp250 juta dengan subsider 3 bulan kepada terdakwa Soleman," kata Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Indra Oka di Cikarang, Kamis.
Dia mengatakan tuntutan tersebut disampaikan tim JPU pada agenda sidang pembacaan tuntutan perkara gratifikasi yang menjerat terdakwa Soleman selaku penerima suap serta pemberi suap yakni Resvi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat.
Baca juga: Kejari Bekasi hadirkan dua orang saksi ahli pada sidang korupsi pimpinan DPRD
Soleman dituntut dakwaan alternatif kelima pasal 5 Ayat (2) juncto pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketentuan itu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Dalam ketentuan ini pidana minimal 1 tahun maksimal 5 tahun dan denda minimal Rp50 juta, maksimal Rp250 juta," katanya.
Sementara terdakwa pemberi suap yaitu Resvi dituntut dakwaan alternatif kedua pasal 5 ayat (1) huruf b UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca juga: PN Tipikor Bandung: Jemput paksa saksi mangkir kasus Soleman
"Untuk terdakwa Resvi, JPU menuntut hukuman pidana 1 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta, subsider 2 bulan. Agenda sidang berikutnya pledoi pada Jumat (11/4) besok," ucapnya.
Soleman ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi pada Selasa (29/10/2024) atau sehari setelah dilantik untuk kedua kali sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi hasil pemilihan legislatif serentak tahun 2024.
Kepala Kejari Kabupaten Bekasi Dwi Astuti Beniyati mengatakan Soleman (SL) diduga menerima suap berupa dua unit mobil mewah jenis Mitsubishi Pajero dan sedan BMW dari oknum pelaksana kegiatan fisik berinisial Resvi (RS) yang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.
"Penetapan tersangka pada perkara ini merupakan pengembangan dari hasil penyidikan atas dugaan suap atau gratifikasi yang dilakukan tersangka RS pada tersangka SL," katanya.
Baca juga: DPRD Bekasi ganti pimpinan terjerat korupsi
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bekasi Ronald Thomas Mendrofa mengatakan Soleman disangkakan melanggar pasal alternatif 12 huruf a atau kedua pasal 12 huruf e atau ketiga 12 huruf b atau keempat pasal 5 ayat 2 junto pasal 5 ayat 1 huruf a.
Kemudian atau kelima pasal 5 ayat 2 junto pasal 5 ayat 1 huruf b atau keenam pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.
"Ancaman pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun. Bentuk pasal sangkaan itu alternatif, artinya salah satu dari pasal-pasal tersebut akan dibuktikan nanti di persidangan, mana yang paling sesuai dengan unsur perbuatannya," kata Ronald.(KR-PRA).
