Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan Pemerintah Indonesia segera melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengantisipasi tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump.
"Soal tarif, saya sudah koordinasi juga sama Pak Menko Ekonomi, Pak Airlangga. Tentu kita harus melakukan segera, secepatnya untuk melakukan diplomasi," ujar Zulhas, di Jakarta, Selasa.
Zulhas menyampaikan Indonesia-AS merupakan dua negara yang saling membutuhkan. Menurutnya, AS merupakan negara pemasok kedelai nomor satu di Indonesia.
Ia menekankan tidak ada perang dagang atau tarif balasan untuk AS. Zulhas menyebut hal tersebut masih bisa dinegosiasikan.
"Kita kan nggak soal balas membalas, kita nggak gitu. Kita melakukan perbicaraan diplomasi. Karena kita lihat, kita ini saling membutuhkan, ya. Saya kira diplomasinya Pak Menko akan menyelesaikan semuanya," ujar Zulhas.
Baca juga: Zulhas sebut kunci kestabilan harga selama Lebaran stok terpenuhi
Baca juga: Kenaikan harga pangan Lebaran 2025 lebih rendah
Baca juga: Menko Pangan sebut 70 ribu koperasi desa Merah Putih terbentuk dan mulai beroperasi Juli
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh upaya negosiasi dalam menghadapi kebijakan tarif timbal balik resiprokal AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alih-alih menerapkan tarif balasan, Pemerintah Indonesia memilih untuk menggunakan strategi diplomasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal AS yang digelar secara virtual di Jakarta, Minggu (6/4).
Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki.
