Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan terdampak pagar laut di Tangerang, Banten, melalui penyaluran program bantuan, pelatihan peningkatan kapasitas hingga pemberian beasiswa pendidikan untuk anak para nelayan.
"KKP berikan sejumlah bantuan pada masyarakat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cituis, Teluknaga, Tangerang, Banten," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latief dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Dia menyampaikan, sebanyak 17 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Kecamatan Mekarbaru, Kronjo, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga, dan Kemeri, serta tiga pengelola TPI (Cituis, Tanjung Pasir, dan Kronjo) mendapatkan bantuan dan peningkatan kapasitas.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif bersama Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP Kelautan dan Perikanan KKP I Nyoman Radiarta memimpin langsung penyerahan bantuan tersebut.
Baca juga: KKP bantu nelayan terdampak pagar laut Tangerang
Adapun bantuan yang diberikan antara lain sarana keselamatan pelayaran berupa 300 unit life jacket, 600 paket perbekalan melaut, 200 unit cooler box, dan perlengkapan sanitasi TPI berupa pompa sebanyak tiga unit untuk tiga TPI.
Selain pemberian bantuan, dilakukan pula peninjauan ke beberapa sarana dan prasarana TPI serta kegiatan pelatihan yang tengah berlangsung.
“Kegiatan pemberdayaan nelayan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diharapkan pula berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan,” ujar Latief.
KKP juga turut memberikan beberapa program pelatihan terkait budi daya kerang hijau, perbaikan mesin kapal, dan pengolahan ikan yang diikuti oleh 90 nelayan.
Selain itu, masyarakat mendapatkan kegiatan rekrutmen proaktif bantuan beasiswa pendidikan dengan biaya ditanggung penuh oleh KKP di Politeknik KKP kepada 10 anak pelaku utama di wilayah tersebut.
Baca juga: Menteri Trenggono sebut sudah tangani 196 kasus ruang laut serupa
