Kabupaten Bogor (ANTARA) - Masyarakat di berbagai daerah hari-hari terakhir ini sedang gundah gulana sekaligus gusar dalam memenuhi kebutuhan membeli elpiji isi tabung tiga kilogram alias elpiji melon.
Kementerian ESDM per awal bulan ini mulai mengubah distribusi elpiji melon ke pangkalan, tidak lagi ke warung-warung pengecer yang berdekatan dengan domisili masyarakat.
Antrean pun menjadi pemandangan harian di sejumlah pangkalan di Jakarta dan sekitarnya, bahkan ada warga yang telah mengantre berjam-jam, namun tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan karena stok barang di pangkalan habis.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya menyebutkan masyarakat kini harus mengeluarkan biaya lebih, bahkan dobel untuk membeli elpiji 3 kg langsung di pangkalan resmi.
Asep dalam keterangannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, menilai pPemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan baru pemberlakuan distribusi liquified petroleum gas (elpiji) yang hanya sampai pada tingkat pangkalan dan meniadakan penjualan secara eceran.
Kondisi tersebut menyulitkan karena masyarakat harus datang langsung ke pangkalan resmi elpiji 3 kg dan antre, mengingat belum banyaknya jumlah pangkalan resmi yang tersedia.
"Selain harus mengantre, karena jarak ke pangkalan lebih jauh, warga pun harus mengeluarkan ongkos tambahan. Kerugian pun menjadi dobel, mengantre dan mengeluarkan biaya lebih besar," kata Asep.
Kondisi demikian menggambarkan sebuah kemunduran karena pemerintah sudah semestinya menyediakan berbagai kebutuhan dasar menjadi sedekat mungkin kepada masyarakat.
"Saya yakin Pak Prabowo pasti tak akan tega melihat warganya harus berpanas-panasan dan berlelah seperti itu hanya demi mendapatkan elpiji 3 kg," kata wakil rakyat asal Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.
Negara semestinya menyediakan kebutuhan dasar rakyat itu di depan pintunya atau setidaknya mendekatkan, bukan malah menjauhkan dan bikin susah warga.
Asep mengatakan bahwa pemerintah semestinya cukup menindak pihak-pihak yang terindikasi mempermainkan harga elpiji 3 kg dari pangkalan ke pengecer. Dengan demikian, tidak perlu membuat kebijakan yang berlebihan dan berdampak pada masyarakat.
Wakil rakyat ini mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi kebijakan tersebut agar distribusi elpiji 3 kg kembali sampai tingkat pengecer atau warung.
"Pimpinan Komisi VI agar segera menggelar rapat dengan Pertamina untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan produksi gas subsidinya. Hal ini supaya clear di hadapan publik bahwa persoalan kesulitan rakyat atas gas melon ini bukan karena masalah di tingkat produksi, tetapi pada masalah regulasinya," paparnya.
Sejak 1 Februari 2025, Pemerintah telah memberlakukan larangan bagi pengecer, termasuk warung, untuk menjual elpiji 3 kg. Kebijakan ini diterapkan guna mengontrol distribusi gas bersubsidi agar lebih terarah dan sesuai dengan peruntukannya.
Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi. Dengan sistem distribusi yang lebih ketat, diharapkan elpiji 3kg dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Untuk mengatasi kelangkaan ini, Pemerintah mendorong masyarakat untuk membeli elpiji 3 kg langsung di pangkalan resmi. Pembelian di pangkalan resmi tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menawarkan harga yang lebih terjangkau ketimbang pengecer.
Menata distribusi
"Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP)," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari di Jakarta, Selasa.
Kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan elpiji 3 kg bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi.
Saat ini, sebanyak hampir 63 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah terdaftar dalam sistem MAP, dengan rincian rumah tangga 53,7 juta, usaha mikro 8,6 juta, petani/nelayan sasaran 50 ribu, dan pengecer 375 ribu NIK.
"Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen elpiji 3 kg," ujar Heppy.
Pemerintah memastikan bahwa jumlah pasokan elpiji 3 kg tidak mengalami perubahan dan tetap sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
Penataan distribusi hanya bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, bukan untuk mengurangi pasokan bagi masyarakat yang berhak.
Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau menghadapi kendala dalam distribusi elpiji 3 kg dapat menghubungi Call Center 135.
Sub-pangkalan
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan akan meningkatkan status pengecer elpiji 3 kg menjadi sub-pangkalan elpiji 3 kg.
Menurut dia, tujuan penataan distribusi LPG 3 kg tersebut agar tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan.
Bahlil pun kembali menegaskan bahwa untuk stok LPG tidak ada masalah dan dalam kondisi lengkap.
"Kita ingin subsidi pemerintah yang baik ini betul-betul tepat sasaran. Caranya bagaimana sekarang adalah untuk yang pengecer supaya mereka mendapatkan fasilitas agar kita bisa tahu harganya berapa yang dijual dan kepada siapa saja, maka kita (akan) naikkan menjadi sub pangkalan dengan persyaratan yang tidak susah," ujar Bahlil.
Hal ini bertujuan agar niat pemerintah juga berjalan baik, dan masyarakat juga bisa mendapatkan elpiji 3 kg dengan mudah.
Pembahasan soal peningkatan status pengecer menjadi sub pangkalan elpiji 3 kg menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Rapat Menteri ESDM bersama Komisi XII DPR RI.
Menurut Bahlil, tujuan penataan distribusi elpiji 3 kg tersebut agar tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan.
"Tadi kita habis rapat dengan Komisi XII DPR RI, salah satu materinya adalah bagaimana mencari solusi terbaik. Sebelum rapat saya katakan bahwa tujuan dalam rangka penataan ini sebenarnya bagus agar elpiji 3 kg ini tepat sasaran, sebenarnya niatnya di situ, dan subsidi LPG kita Rp87 triliun per tahun," katanya.
Bahlil kembali menegaskan bahwa untuk stok LPG sendiri tidak ada masalah dan dalam kondisi lengkap.
"Cuma selama ini yang terdaftar itu dari agen sampai ke pangkalan, di sini harganya masih oke. Karena subsidi kita itu Rp12.000/kg, berarti kalau satu tabung kali tiga berarti Rp36.000. Itu negara mensubsidi. Makanya harga ke masyarakat itu harusnya Rp15 ribu hingga Rp16 ribu sudah sangat bagus, karena itu kan cuma Rp4.000 lebih dan ditambah profit Rp2.000 saya pikir sudah bagus," ujar Bahlil.
Namun, apa yang terjadi adalah harga elpiji 3 kg ada yang sampai melebihi di atas itu pada tingkat pengecer.
Kalau pengawasannya pakai IT, makanya harga di pangkalan itu kan tidak ada kenaikan sama sekali. Yang selalu berbeda itu ketika sampai di pengecer. Tapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, ini semua punya kontribusi jadi sekarang kita memperbaiki saja.
Kalau pangkalan mendistribusikan ke pengecer, sedangkan pengecer langsung ke konsumen. Pengecer ini yang akan kita tingkatkan menjadi sub-pangkalan.
Komunikasi
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyampaikan bahwa diperlukan komunikasi publik yang memadai demi memperlancar transisi terkait kebijakan terbaru distribusi elpiji 3 kg.
Mulai 1 Februari 2025, pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk memastikan pendistribusian subsidi energi berjalan tepat sasaran, yang mana hanya agen resmi Pertamina yang bisa menjual elpiji.
“Komunikasi publik masih jauh dari memadai, sehingga banyak masyarakat yang tidak paham. Ini perlu diperbaiki,” ujar Wijayanto saat dihubungi oleh Antara.
Selain itu, Ia merekomendasikan untuk memperbanyak jumlah pangkalan resmi di berbagai daerah di Indonesia, sebagai upaya agar masyarakat tetap mudah dalam mencari elpiji 3 kg. Selain itu jumlah pangkalan resmi perlu diperbanyak.
Ia menyebut bahwa kebijakan baru pendistribusian elpiji 3 kg dapat mewujudkan harga yang terjangkau dan harga yang pasti bagi masyarakat. Fenomena harga epiji jauh di atas harga patokan sangat umum sekali terjadi, khususnya di luar Pulau Jawa.
Upaya memangkas jalur distribusi akan meningkatkan efisiensi, sehingga memungkinkan terwujudnya harga yang terjangkau dan harga yang pasti bagi masyarakat.
Dalam kesempatan lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat yang antre membeli elpiji 3 kg untuk bersabar dalam masa transisi penghapusan pengecer menjadi pangkalan resmi.
Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan, yang terjadi hanyalah masyarakat yang harus menempuh jarak lebih jauh untuk membeli elpiji 3 kg.
“Bapak, ibu, semua saudara-saudara saya, mohon kasihkan waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini,” ujar Bahlil
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pengecer LPG 3 kg wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg Pertamina mulai 1 Februari, Para pengecer LPG dapat mendaftarkan diri melalui One Single Submission (OSS) untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB), kemudian, mengajukan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg resmi ke Pertamina, yang dapat dilakukan secara daring (online) di seluruh Indonesia
Baca juga: Penataan elpiji melon, pengecer jadi sub-pangkalan
Baca juga: Agen resmi di Jaksel menduga ada permainan dibalik kelangkaan gas elpiji 3 kg
Baca juga: Stok elpiji di Lopang Kota Serang ludes dalam satu jam imbas kebijakan distribusi elpiji
Baca juga: Ini penjelasan Pemkab Tangerang terkait kelangkaan gas elpiji subsidi
Baca juga: Warga rela antre di SPBU Fatmawati Jakarta untuk dapatkan elpiji 3 kg
