Jakarta (ANTARA) - Presiden AS Donald Trump telah menciptakan pemerintahan oleh miliarder, dari miliarder, untuk miliarder.
Setidaknya begitu komentar mantan menteri dan komentator politik Amerika Serikat Robert Reich melalui akun resmi miliknya di YouTube.
Trump telah memilih sedikitnya 13 miliarder sebagai sosok untuk menjabat dalam pemerintahannya, melampaui kabinet Trump pertama (periode 2017-2021) sebagai kabinet terkaya yang pernah ada di AS.
Reich, yang pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 1993-1997 di bawah Presiden Bill Clinton, mengemukakan bahwa calon-calon kabinet Trump saja memiliki kekayaan setidaknya 11 miliar dolar AS.
Sepanjang sejarah perpolitikan di AS, sebenarnya isi kabinet kerap beragam yaitu bisa diisi oleh sosok berlatar belakang memiliki kekayaan banyak atau kelas atas.
Kabinet yang dimiliki Trump (pada dua periode berbeda) sangat menonjol dengan banyaknya miliarder di dalamnya.
Analisis dari berbagai data sejarah membuktikan bahwa kabinet yang terdiri atas individu dengan jumlah kekayaan yang sangat besar kerap kali menjadi faktor pemicu kebijakan yang bakal menimbulkan sebuah krisis ekonomi yang hebat.
Sebagai contoh, peristiwa Depresi Besar tahun 1929 dan Krisis Finansial 2008 yang telah dibahas banyak sejarawan dan ekonom, terjadi karena adanya peran penting kebijakan deregulasi, atau yang sekarang biasanya dikenal dengan konsep neoliberalisme.
Pertama-tama, tentu saja harus dijelaskan apa kaitannya antara kabinet yang diisi "orang-orang kaya" dengan dorongan pemerintah untuk membuat kebijakan yang bersifat deregulasi dengan pendekatan propasar ekstrem?
Golongan orang kaya dalam kabinet AS biasanya kerap berasal dari sektor-sektor seperti keuangan, manajemen perusahaan, dan perbankan investasi. Mereka cenderung menyukai kebijakan ekonomi yang selaras dengan kepentingan mereka.
Kebijakan-kebijakan ini biasanya menekankan efisiensi pasar, mengurangi intervensi pemerintah, dan menurunkan pajak khususnya bagi mereka yang berpendapatan tinggi—semuanya dapat disebut merupakan prinsip utama neoliberalisme.
Ketika orang-orang kelas atas menduduki posisi-posisi penting di kabinet, mereka sering kali mendorong kebijakan yang mendorong deregulasi, privatisasi, dan sistem pasar bebas karena kebijakan-kebijakan ini biasanya bakal kerap menguntungkan dunia usaha dan individu dengan kekayaan besar.
Anggota kabinet yang berasal dari latar belakang bank investasi, perusahaan besar, dan perusahaan ekuitas swasta, cenderung mendukung kebijakan-kebijakan ini karena dapat menurunkan biaya operasional, kebebasan yang lebih besar dalam praktik bisnis, dan keuntungan yang lebih tinggi dalam berbagai sektor yang mereka awalnya wakili.
Salah satu sifat kebijakan yang kerap disukai adalah deregulasi dan pemotongan pajak terhadap golongan tertentu, yang dilakukan antara lain dalam pemerintahan Reagan (1981-1989) yang menerapkan pemotongan pajak besar-besaran bagi industri yang dideregulasi (misalnya dalam sektor maskapai penerbangan, telekomunikasi, perbankan).
Di pemerintahan masa Clinton (1993-2001), ada kebijakan deregulasi pasar keuangan termasuk pencabutan UU Glass-Steagall (yang sebelumnya memisahkan perbankan komersial dan investasi).
Hal itu berlanjut kepada pemerintahan George W Bush (2001-2009), dengan berbagai kebijakan seperti pemotongan pajak bagi orang kaya, memperkuat deregulasi keuangan, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan korporasi, terutama saat Krisis Finansial 2008.
Terkait faktor kunci penyebab Krisis Finansial 2008, tercatat antara lain adalah deregulasi industri keuangan seperti pencabutan UU Glass-Steagal yang memungkinkan bank untuk terlibat dalam aktivitas keuangan yang lebih berisiko, seperti penciptaan dan perdagangan sekuritas berbasis hipotek (MBS) yang kompleks serta adanya kewajiban utang yang dijaminkan (CDO).
Baca juga: Pulang ke rumah Gaza di tengah wacana AS merelokasi warga
Baca juga: Menghadapi Trump
