Gaza City, Palestina (ANTARA) - Gencatan senjata antara pejuang Hamas dengan rezim zionis biadab Israel memasuki pekan pertama.
Warga Gaza di sejumlah pengungsian mulai kembali ke rumah-rumah mereka yang telah hancur lebur sejak perang berkecamuk pada 7 Oktober 2023. Mereka berharap dengan gencatan senjata terwujud kehidupan yang aman dan damai.
Namun tak sedikit yang skeptis, mengingat zionis terus berupaya untuk menguasai Gaza dan mengusir penduduknya bahkan membunuh, untuk kemudian mereka tempati.
Lihat saja wacana keblinger yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat pun senantiasa berpihak pada zionis Israel. Mereka memang satu. Presiden AS Donald Trump mengusulkan merelokasi warga Gaza ke Yordania dan Mesir, bahkan sempat terdengar akan merelokasi ke Indonesia. Trump juga menyatakan bahwa AS telah mengirim bom seberat hampir satu ton ke Israel. Israel pun masih membunuhi warga Palestina di Jenin, Tepi Barat.
Pada Sabtu, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya telah berbicara dengan Raja Yordania mengenai kemungkinan menampung 1,5 juta orang dari Gaza. "Hampir semuanya hancur, dan orang-orang sekarat di sana, jadi saya lebih memilih bekerja sama dengan beberapa negara Arab untuk membangun perumahan di lokasi lain, di mana saya pikir mereka mungkin bisa hidup damai," ujar Trump dalam penerbangan pesawat kepresidenan Air Force One, menurut CNN.
Apa yang kira-kira bakal terjadi lagi di Gaza dan tempat-tempat lain di Palestina? Negara Palestina secara de jure telah disahkan keberadaannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), nah, momentum gencatan senjata ini membuka untuk kedaulatan Palestina merdeka secara de facto. Hal itu tak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi rezim zionis biadab Israel yang selalu dibela oleh AS, Inggris, dan sejumlah negara Barat lainnya, tidak akan berdiam diri, sebelum jazirah di Palestina, bahkan Timur Tengah, mereka kuasai. Tidak hanya menguasai wilayah atau teritorial, melainkan juga menguasai pengaruh dan segala teror serta intimidasi lain.
Kita lihat di lapangan, ribuan warga Palestina dari pengungsian mulai kembali ke Gaza utara menggunakan berbagai kendaraan pada Senin (27/1) lewat Koridor Netzarim, yang memisahkan wilayah selatan dan utara Gaza. Kendaraan yang membawa warga pengungsi beserta barang-barang mereka mulai melintasi Koridor Netzarim melalui Jalan Salah al-Din, setelah menjalani pemeriksaan keamanan.
Hal itu terjadi beberapa jam setelah puluhan ribu warga Palestina kembali dengan berjalan kaki melalui Jalan Al-Rashid di pesisir pantai menuju Gaza utara berdasarkan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Kendaraan seharusnya mulai melewati Koridor Netzarim pada pukul 09.00 waktu setempat (07.00 GMT), tetapi perjalanan tertunda karena tim teknis yang bertugas melakukan pemeriksaan datang terlambat, menurut laporan Anadolu.
Sesuai perjanjian gencatan senjata, kendaraan yang melintas di Koridor Netzarim harus melalui alat pemindai sinar-X sebelum diizinkan memasuki Gaza utara.
Baca juga: Hamas sebut Israel telah halangi pengungsi Palestina pulang ke Gaza utara
Menurut laporan media Israel, Walla, pada Kamis lalu, dua perusahaan Amerika dan satu perusahaan Mesir mengelola mekanisme tersebut guna memfasilitasi kembalinya warga Palestina yang mengungsi ke Gaza utara dan menjaga keamanan.
Kembalinya warga Palestina itu terjadi beberapa jam setelah Qatar memediasi kesepakatan antara Hamas dan Israel, di mana Hamas setuju untuk membebaskan tawanan asal Israel, Arbel Yehud, bersama dua tawanan lainnya, pada Jumat mendatang.
Fase pertama perjanjian gencatan senjata berlangsung selama enam pekan dan mulai berlaku pada 19 Januari.
Gencatan senjata itu menghentikan serangan besar-besaran Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.000 orang sejak 7 Oktober 2023.
Sejauh ini, tujuh tawanan Israel, termasuk empat tentara, telah dibebaskan dalam pertukaran dengan 290 tahanan Palestina sejak perjanjian itu diberlakukan.
Serangan Israel telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, serta kehancuran besar-besaran dan krisis kemanusiaan yang merenggut nyawa banyak lansia dan anak-anak. Ini merupakan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pemimpin Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan otoritas pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkan di wilayah tersebut.
Tolak Trump
Baca juga: PBB tolak usulan Trump relokasi warga Palestina keluar Gaza
PBB pada Senin (27/1) menolak usulan Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina ke luar Jalur Gaza. “Kami menentang setiap rencana yang akan menyebabkan pemindahan paksa penduduk atau mengarah pada pembersihan etnis dalam bentuk apa pun,” ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers.
Dujarric menyatakan bahwa Mesir, Yordania, dan Liga Arab juga telah menolak usulan Trump tersebut. Mesir, Yordania, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengeluarkan pernyataan yang dengan tegas menolak segala seruan untuk pemindahan atau relokasi warga Palestina dari tanah mereka.
Menanggapi pertanyaan dari Anadolu terkait wilayah pendudukan Tepi Barat yang berpotensi menjadi "Gaza baru" di tengah meningkatnya serangan militer Israel, Dujarric menyatakan: “Kami sangat prihatin dengan memburuknya situasi di Tepi Barat.”
Baca juga: RI kutuk serangan militer Israel di Jenin, Tepi Barat
Ia dengan tegas mengkritik aktivitas kekerasan tak terkendali oleh pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat. PBB mengimbau semua pihak untuk tidak mengalihkan perhatian dari bagian-bagian lain, meskipun Gaza tetap menjadi fokus utama.
Mengenai situasi terkini di Tepi Barat, Dujarric menyampaikan peringatan dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) terkait memburuknya situasi di Jenin dan kamp pengungsi di wilayah itu.
Operasi militer zionis biadab Israel yang telah berlangsung selama tujuh hari sejak 21 Januari di Tepi Barat telah menyebabkan korban jiwa, serta menghancurkan jalan dan infrastruktur. Sejak operasi di Jenin dimulai pada 21 Januari, telah dilaporkan puluhan kematian. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 880 warga Palestina tewas di Jenin, Tepi Barat, dan lebih dari 6.700 lainnya terluka akibat serangan pasukan zionis biadab Israel di wilayah pendudukan tersebut.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Senin (27/1) juga menolak rencana pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza. Rencana pemindahan warga Palestina itu dinilai OKI sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.
OKI kembali menyerukan penarikan penuh pasukan pendudukan Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai ke seluruh wilayah Gaza, serta bantuan bagi warga yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka.
Baca juga: Kemlu respons wacana tim Trump soal relokasi besar-besaran pengungsi Gaza ke Indonesia
Berkantor pusat di Jeddah, OKI menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pemerintah Palestina untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga persatuan wilayah Palestina, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.
OKI juga menyerukan pelaksanaan program bantuan darurat, pemulihan ekonomi, dan rekonstruksi, bagi warga Palestina, serta menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan terhadap hak rakyat Palestina atas tanah dan situs suci mereka.
Organisasi tersebut mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tanggung jawab dalam mewujudkan solusi dua negara guna mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Begitu pula yang disuarakan oleh pemerintah Spanyol. Menteri Luar Negeri Spanyol pada Senin (27/1) menolak gagasan Trump tersebut. Posisi kami jelas: warga Gaza harus tetap di Gaza. Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang harus dikelola oleh satu pemerintahan," ujar Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares saat berbicara di Brussel. Secepatnya, Gaza dan Tepi Barat harus berada di bawah kendali satu otoritas nasional Palestina.
Albares menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya lebih fokus untuk segera membantu bencana kemanusiaan di Gaza dengan menyediakan bantuan untuk kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan, serta memastikan keberadaan Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
Spanyol akan meminta misi darurat Uni Eropa untuk diterjunkan di perbatasan Rafah guna membantu menormalisasi perbatasan antara Gaza dan Mesir. Ia juga menawarkan Pasukan Polisi Sipil Spanyol (Civil Guard) untuk berpartisipasi dalam misi tersebut.
Spanyol berjanji akan meningkatkan bantuan keuangan untuk Palestina dan UNRWA menjadi 50 juta euro (sekitar 52 juta dolar AS atau sekitar Rp840,8 miliar). Spanyol memiliki harapan yang besar untuk Gaza. "Gencatan senjata (saat ini) belum permanen, tetapi kami perlu bekerja untuk mewujudkannya," kata Albares menegaskan.
Baca juga: Turki desak internasional cegah pelanggaran gencatan
Dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, pun tetap berkomitmen kuat dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan solusi damai melalui pendekatan dua negara (two-state solution).
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim, di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Center, Malaysia, Senin (27/1).
"Masalah Palestina kita berada dalam satu garis. Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution," ujar Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan Sekretariat Presiden di Jakarta.
Presiden Prabowo juga menyambut baik adanya gencatan senjata yang tengah berlangsung di wilayah konflik. Ia berharap gencatan senjata ini dapat bertahan dan menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih permanen.
"Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang. Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan," ujarnya.
Indonesia dan Malaysia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina melalui diplomasi aktif di tingkat regional dan internasional. Dukungan terhadap Palestina tetap menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia.
Baca juga: Gencatan senjata di Gaza mulai Minggu 19 Januari 2025, momentum pengakuan de facto negara Palestina?
Baca juga: Gencatan senjata, bukan lupakan kejahatan Israel
