Guru Besar IPB : Membangun Indonesia Berdaulat Dari Kampung-Desa Konservasi Biodiversitas

Bogor (Antara Megapolitan) - Hilangnya lahan kampung di sekitar hutan yang memiliki keanekaragaman hayati dengan alasan demi pembangunan dan kemajuan bangsa menyebabkan hilang pula sumber pangan dan tempat tinggal bagi masyarakat di sekitarnya.

Banyaknya pengalihfungsian lahan hutan menjadi perkebunan sawit dan juga perumahan-perumahan tentu memberikan dampak yang kurang baik dari berbagai segi.

Definisi negara maju yang disamakan dengan daerah bahkan negara lain membuat tindakan yang diambil pemerintah demi memajukan bangsa terkadang tidak tepat sasaran.  

Selama ini, suatu daerah atau masyarakat disebut maju apabila memiliki kemajuan teknologi yang pesat, tingginya nilai perekonomian, dan lain-lain.

Pemahaman kemajuan suatu daerah yang terkadang diperoleh dari negara lain itu tentu tidak selamanya tepat untuk diterapkan di semua daerah Indonesia.

Definisi maju yang pada umumnya tersebut tentu membuat masyarakat yang tidak memiliki ciri-ciri maju yang telah disebutkan akan dicap sebagai masyarakat tertinggal.

Salah satu kelompok masyarakat yang sering disebut tertinggal adalah masyarakat desa-kampung. Padahal, kemampuan masyarakat desa untuk mandiri lebih tinggi dibanding masyarakat kota.

Masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan permasalahan ini, Guru Besar Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Ervizal  A.M Zuhud beserta timnya melakukan penelitian tentang kekayaan keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan masyarakat sekitar hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai langkah awal untuk membangun Indonesia yang lebih berdaulat.

Tujuan penelitian yang sudah dimulai sejak tahun 90-an dari Sabang sampai Merauke ini adalah untuk menyediakan data awal tentang kekayaan keanekaragaman hayatai (biodiversitas) yang dimiliki masyarakat lokal untuk memajukan Indonesia melalui pengembangan potensi sumberdaya lokal.

Desa-kampung adalah entitas terkecil lanskap tempat hidup keseharian dari Bangsa Indonesia, berjumlah ratusan ribu yang menyebar dari Sabang sampai Merauke.

Disinilah kekuatan dan benteng pertahanan kedaulatan pangan dan kesehatan yang sebenarnya bangsa Indonesia. Kekhasan masing-masing desa-kampung adalah aset dan kekayaan Indonesia yang sangat berharga, bukan dibuat penyeragaman yang selama beberapa dekade ini terjadi dengan istilah ''pembangunan nasional''.

Penyeragaman yang dibuat selama ini secara tidak disadari telah menjadikan Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah, bangsa dengan ketergantungan tinggi terhadap pihak negara asing.

Desa-kampung memiliki struktur dan fungsi yang sesuai dengan karakteristik daerah, sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada pada tingkatan yang terkecil yaitu kelompok masyarakat kecil.

Struktur dan fungsi inilah yang seharusnya diadopsi dalam pemerintahan desa modern sehingga inisiatif, inovasi dan ide-ide pengembangannya sesuai dengan kebutuhannya.

Bukan pemberian kewenangan setengah hati yang justru mengekang perkembangan desa-kampung dan gerakan desa-kampung konservasi bukan anti permerintahan desa modern, tetapi bagaimana desa modern bersinergi dengan desa-kampung.

Peran serta perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang berada di berbagai wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, merupakan asset yang paling strategis untuk berperan utama dalam pemberdayaan dan pembangunan desa-kampung.

Perguruan tinggi di masing-masing cluster wilayah kerja mengambil objek penelitian yang sesuai dengan kondisi dan fenomena yang terjadi di wilayah mereka masing-masing.

Pemerintah pusat harus mengambil kebijakan dengan membagi habis dan menyediakan anggaran yang cukup kepada semua perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan untuk bekerja sepanjang tahun untuk masing-masing cluster wilayah yang namanya desa-kampung.

Selain itu, universitas di masing-masing wilayah merupakan bagian dari wilayah tersebut yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat karena para akademisi yang berada di daerah tersebut memiliki akses dan intensitas perjumpaan yang lebih besar dengan masyarakat desa-kampung di masing-masing wilayahnya.