Kabupaten Bekasi siap implementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyatakan siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri mengingat 90 persen tenaga pengajar di wilayah itu telah mengakses Platform Merdeka Mengajar (PMM).

"Terkait implementasi, melihat persentase dari sekolah maupun guru yang telah mengaktifasi di PMM, kita sudah di angka 90 persenan," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Selasa.

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler beragam dengan optimalisasi konten agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

Baca juga: Keanekaragaman hayati diusulkan masuk Kurikulum Merdeka Belajar

Di kurikulum ini tenaga pengajar memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat belajar sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik.

Pihaknya mengaku segera menyelesaikan kendala yang dihadapi tenaga pendidik dalam mengakses PMM yakni jaringan internet yang belum stabil serta persoalan gagap teknologi para pengajar.

"Kita dorong Diskominfosantik untuk bisa mendukung pelayanan internet di sekolah dan untuk guru yang belum melek teknologi diminta bantuan operator," katanya.

Baca juga: Universitas Trilogi Jakarta siapkan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja

Sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penerapan kurikulum merdeka belum diwajibkan diimplementasikan di setiap sekolah. Hanya sekolah yang telah siap saja, baik dari sumber daya manusia dan sarana prasarana.

"Kalau kurikulum merdeka ini tidak wajib, bagi sekolah yang siap saja. Dan sekolah yang siap pun terbagi tiga kategori atau tiga level. Jadi disesuaikan dengan kesiapan sekolah, karena SDM dan sarana di sekolah itu berbeda-beda," katanya.

Dani menjelaskan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) terdiri atas tiga level, mulai dari Mandiri Belajar (level 1), Mandiri Berubah (level 2), sampai Mandiri Berbagi (level 3). Sekolah yang sudah berada di level kedua dan ketiga sudah mengubah struktur kurikulum mereka dan tercatat di data pokok pendidikan (Dapodik).

Baca juga: Mendikbudristek luncurkan program Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar

"Kurikulum merdeka ini tidak bisa dipaksakan untuk diimplementasikan di sekolah yang belum memiliki kesiapan. Kalau dipaksakan juga akan menjadi beban sekolah, yang penting kualitas pembelajaran di setiap sekolah ada standar yang memang sama," ucap dia.