IKN Nusantara solusi pemerataan kesejahteraan

Depok (ANTARA) - Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI (SKSG UI) yang juga staf ahli Dewan Pertimbangan Presiden Sri Yunanto, Ph.D menyatakan pemindahan ibu kota negara saat ini sudah menjadi sebuah keharusan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

"Pulau Jawa yang menanggung beban sekitar 56 persen dari seluruh populasi penduduk Indonesia dianggap sudah tidak ideal dan menimbulkan masalah lingkungan fisik, seperti air yang sebagian besar sudah tercemar, udara yang tidak sehat, dan banjir karena sedikitnya daerah resapan air," kata Sri Yunanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Kota Depok, Selasa.

Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI (SKSG UI) menggelar diskusi publik secara hybrid di Kampus Salemba UI dan ditayangkan melalui Zoom Meeting.

Acara ini dihadiri anggota DPD RI DKI Jakarta, Fahira Idris, S.E., M.H.; dosen SKSG UI, Sri Yunanto, Ph.D; dan Ketua Program Studi Kajian Terorisme SKSG UI, Muhammad Syauqillah, Ph.D.

Sri Yunanto mengatakan Jakarta yang diprediksi tenggelam dalam beberapa tahun kedepan juga memperkuat alasan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Yunanto melanjutkan, salah satu kendala dalam pemindahan ibu kota saat ini adalah kebutuhan biaya. Diperkirakan anggaran biaya pemindahan ibu kota mencapai Rp500 triliun. 

Sekitar 50 persen dari anggaran tersebut direncanakan diambil dari APBN dan 26 persen sisanya dari investasi BUMN, BUMD, ataupun swasta. Beberapa negara besar juga berminat untuk menaruh investasinya di IKN Nusantara, namun investasi negara lain ini harus diwaspadai agar IKN Nusantara tidak dikuasai pihak asing.

Kondisi Indonesia yang masih dilanda pandemi serta konflik global yang terjadi saat ini turut menjadi pertimbangan dalam rencana pembentukan IKN Nusantara. Pemerintah tidak hanya memikirkan biaya yang besar untuk pemindahan IKN, tetapi juga dana besar untuk subsidi kebutuhan pokok masyarakat yang melonjak naik, seperti minyak goreng. 

Banyak pihak yang mengkhawatirkan pemindahan IKN membuat pemerintah tidak fokus terhadap penanganan pemulihan ekonomi. Pemindahan IKN juga dikhawatirkan menambah utang negara yang saat ini mencapai Rp6.687 triliun atau setara 39 persen GDP Indonesia.

Sementara itu anggota DPD RI DKI Jakarta, Fahira Idris mengatakan Nusantara yang akan menjadi IKN—tampil dengan konsep forest city, yaitu menjadikan kota berdampingan dengan alam. Nusantara juga mengusung konsep smart dan intellegent city yang menghadirkan tatanan kota modern. 

"Karakteristik kota modern adalah adanya masyarakat modern yang memiliki tujuan masa depan bersama dan berpikir jauh ke depan dengan upaya-upaya inovatif melalui pemanfaatan teknologi. Melalui kota dan masyarakat modern, kota ini sejalan dengan konsep kota berkelanjutan," ujar Fahira dalam diskusi publik tersebut.

Fahira menambahkan, pembangunan IKN baru harus mengutamakan aspek transparansi, partisipatisi, dan akuntabilitas. Untuk memaksimalkan IKN Nusantara, pemerintah harus setia pada tujuan pembangunan IKN yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang meliputi diversifikasi ekonomi dan peningkatan output ekonomi nontradisional. 

Dengan tercapainya tujuan tersebut, akan ada manfaat lanjutan, seperti peningkatan pemerataan kesejahteraan di Indonesia—khususnya wilayah timur—pergantian orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris, serta mengurangi beban pulau Jawa.