Cibinong, Bogor (Antaranews Bogor) - Pelaksana Tugas Bupati Bogor Jawa Barat Nurhayanti melantik 276 pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintahannya.
"Rotasi jabatan ini diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mengisi beberapa bidang baru di bidang perizinan," kata Nurhayanti di Cibinong, Selasa.
Ia mengatakan, pejabat yang dilantik tersebut terdiri atas 39 pejabat eselon III dan 237 pejabat eselon IV.
Para pejabat itu, lanjutnya, khususnya di bidang perizinan penanaman modal, sehingga diharapkan bisa membantu pemerintah dalam menarik investor masuk ke Kabupaten Bogor.
Namun, dengan peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur jalan, listrik, transportasi, serta sarana dan prasarana yang mendukung investor datang ke Kabupaten Bogor.
"Kalau investor banyak yang masuk, maka visi misi Kabupaten Bogor untuk mencapai 25 penciri akan tercapai di tahun 2018," katanya.
Ia mengatakan, selain mencari investor, pejabat yang sudah dilantik harus memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
"Jangan mempersulit pelayanan publik di pemerintahan. Camat sebagai bupati di wilayah juga harus mampu berkreasi, inovasi, dan kreatif membangun kecamatannya untuk sampai ke 25 penciri," katanya.
Ia juga menegaskan jangan menjadi camat yang punya nomor telepon hingga 20, tetapi sulit dihubungi.
Sebagai pejabat negara itu harus bertanggung jawab atas jabatanya.
"Kalau saya saja sulit menghubungi, apalagi masyarakat pasti tidak bisa,"katanya.
Ia menyatakan, pejabat itu harus bertanggung jawab, karena semua pengawasan bukan ada pada bupati tetapi ada pengawasan internal, eksternal, dan masyarakat.
Maka, pejabat negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor tidak boleh terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tindakan yang tercela dan dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia.
"Setelah dilantik, pejabat harus secepatnya menyesuaikan diri dengan melakukan evaluasi untuk tempat baru, agar pelayanan publik semakin meningkat," katanya.
Ia juga mengatakan, koordinasi dan sinkronisasi kerja dengan semua SKPD, camat, lurah, koramil, dan polsek harus diterapkan di lapangan agar 25 penciri program pemerintah Kabupaten Bogor dapat tercapai pada 2018.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi mengatakan, rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor itu bisa demi untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Kalau dilihat dan dievaluasi semua pejabat baru sudah dilakukan penilaian oleh Baperjakat. Jadi pejabat yang dipilih itu sudah tepat,"katanya.
Ia juga mengatakan kalau terjadi pelanggaran yang dilakukan pejabat tersebut, maka tim pasti akan bertindak cepat dan menentukan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor Lantik 276 Pejabat
Selasa, 10 Maret 2015 20:17 WIB
Jangan mempersulit pelayanan publik di pemerintahan."