Bekasi,(Antaranews Bogor) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengklaim survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkup pemerintah setempat pada 2014 mengalami peningkatan.
"Survei tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana pada tahun ini kita meningkat sebesar 0,97 persen dari tahun 2013," kata Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Bekasi, Cucu Syamsudin di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, survei kepuasan masyarakat yang dilakukan KPK terkait pelayanan publik di Kota Bekasi tahun ini memperoleh poin 6,97 atau meningkat dari tahun 2013 yang mencapai 6,00 persen.
"Layanan yang bersentuhan langsung dengan publik masih menempati posisi terawan untuk melakukan tindak pidana korupsi," katanya.
Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 484 unit layanan dari 20 instansi pusat, lima instansi vertikal, dan 60 pemerintah daerah di Indonesia, telah menempatkan Kota Bekasi pada peringkat 44 dengan nilai 6,97.
Indeks Integritas Tingkat Nasional (IITN) yang menjadi acuan penilaian, kata dia, berada pada skala 0 hingga 10 dengan nilai standar minimal yang ditetapkan oleh KPK adalah 6.00.
"Sedangkan Kota Bekasi sudah berada diatas nilai tersebut," katanya.
Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu meminta seluruh aparatur untuk menjadikan hasil survei itu sebagai tolak ukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Hasil survei ini diharapkan mampu menjadi motivasi dan acuan bagi SKPD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Hasil survei ini, kata dia, akan terus disosialisasikan hingga ke tingkat SKPD untuk dijadikan sebagai motivasi meningkatkan kinerja dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Survei tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana pada tahun ini kita meningkat sebesar 0,97 persen dari tahun 2013," kata Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Bekasi, Cucu Syamsudin di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, survei kepuasan masyarakat yang dilakukan KPK terkait pelayanan publik di Kota Bekasi tahun ini memperoleh poin 6,97 atau meningkat dari tahun 2013 yang mencapai 6,00 persen.
"Layanan yang bersentuhan langsung dengan publik masih menempati posisi terawan untuk melakukan tindak pidana korupsi," katanya.
Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 484 unit layanan dari 20 instansi pusat, lima instansi vertikal, dan 60 pemerintah daerah di Indonesia, telah menempatkan Kota Bekasi pada peringkat 44 dengan nilai 6,97.
Indeks Integritas Tingkat Nasional (IITN) yang menjadi acuan penilaian, kata dia, berada pada skala 0 hingga 10 dengan nilai standar minimal yang ditetapkan oleh KPK adalah 6.00.
"Sedangkan Kota Bekasi sudah berada diatas nilai tersebut," katanya.
Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu meminta seluruh aparatur untuk menjadikan hasil survei itu sebagai tolak ukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Hasil survei ini diharapkan mampu menjadi motivasi dan acuan bagi SKPD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Hasil survei ini, kata dia, akan terus disosialisasikan hingga ke tingkat SKPD untuk dijadikan sebagai motivasi meningkatkan kinerja dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014