Cibinong, (Antaranews Bogor) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui Sekretariat Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial akan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan siaga darurat kekeringan yang telah dijalankan oleh BPBD setempat.
"Tujuannya, agar penanggulangan darurat kekeringan tidak sebatas menyalurkan air bersih semata. Kita lihat sejauh apa penyerapan upaya tersebut, apakah dapat menekan jumlah kekeringan atau malah menimbulkan dampak lain," kata Kepala Bidang Pelayanan Sosial, Sekretariat Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bogor, Makmur Rozak, saat dihubungi Antara, di Bogor, Senin.
Makmur menjelaskan pihaknya akan memanggil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD), PDAM Tirta Kahuripan, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mengevaluasi penanggulangan darurat kekeringan yang sudah berjalan sejak 17 September lalu.
Menurut Makmur, rencananya rapat evaluasi akan segera dilakukan dalam pekan ini sembari pihaknya menyiapkan data dan dokumen terkait kekeringan yang dilanda Kabupaten Bogor.
"Kita akan bahas sejauh apa dampak kekeringan terjadi dan luas wilayah yang mengalami kesulitan air bersih," kata Makmur.
Makmur mengatakan kemarau panjang yang diakibatkan oleh fenomena El Nino telah menyebabkan menyusutnya sumber mata air di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor.
Menyusutnya ketersediaan sumber mata air membuat kekeringan yang berdampak pada sulitnya masyarakat mengakses air bersih untuk kebutuhan masak dan minum.
"Laporan BPBD menyebutkan ada 21 desa di lima kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih. BPBD juga sudah menyalurkan 105.000 liter air ke wilayah tersebut secara berkala," kata Makmur.
Makmur menyatakan Pemerintah Kabupaten Bogor mengupayakan penanggulangan kekeringan tidak sekedar menyediakan air bersih saja, tetapi perlu ada kajian apakah di wilayah tersebut perlu dibangun Sarana Air Bersih (SAB) agar kemudian hari dapat ditanggulangi kesulitan air.
Untuk menyediakan sarana air bersih tersebut, lanjut Makmur perlu kajian yang merupakan kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamana setempat.
"Seperti tahun lalu kita membangun dua sarana air bersih di wilayah Cariu dan Parung. Tahun ini kita juga upayakan untuk membangun sarana tersebut. Karena fokus penanggulangan bencana, agar dampak kekeringan ini tidak meluas dan menimbulkan dampak lain seperti terganggunya kesehatan masyarakat," kata Makmur. *
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Tujuannya, agar penanggulangan darurat kekeringan tidak sebatas menyalurkan air bersih semata. Kita lihat sejauh apa penyerapan upaya tersebut, apakah dapat menekan jumlah kekeringan atau malah menimbulkan dampak lain," kata Kepala Bidang Pelayanan Sosial, Sekretariat Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bogor, Makmur Rozak, saat dihubungi Antara, di Bogor, Senin.
Makmur menjelaskan pihaknya akan memanggil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD), PDAM Tirta Kahuripan, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mengevaluasi penanggulangan darurat kekeringan yang sudah berjalan sejak 17 September lalu.
Menurut Makmur, rencananya rapat evaluasi akan segera dilakukan dalam pekan ini sembari pihaknya menyiapkan data dan dokumen terkait kekeringan yang dilanda Kabupaten Bogor.
"Kita akan bahas sejauh apa dampak kekeringan terjadi dan luas wilayah yang mengalami kesulitan air bersih," kata Makmur.
Makmur mengatakan kemarau panjang yang diakibatkan oleh fenomena El Nino telah menyebabkan menyusutnya sumber mata air di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor.
Menyusutnya ketersediaan sumber mata air membuat kekeringan yang berdampak pada sulitnya masyarakat mengakses air bersih untuk kebutuhan masak dan minum.
"Laporan BPBD menyebutkan ada 21 desa di lima kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih. BPBD juga sudah menyalurkan 105.000 liter air ke wilayah tersebut secara berkala," kata Makmur.
Makmur menyatakan Pemerintah Kabupaten Bogor mengupayakan penanggulangan kekeringan tidak sekedar menyediakan air bersih saja, tetapi perlu ada kajian apakah di wilayah tersebut perlu dibangun Sarana Air Bersih (SAB) agar kemudian hari dapat ditanggulangi kesulitan air.
Untuk menyediakan sarana air bersih tersebut, lanjut Makmur perlu kajian yang merupakan kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamana setempat.
"Seperti tahun lalu kita membangun dua sarana air bersih di wilayah Cariu dan Parung. Tahun ini kita juga upayakan untuk membangun sarana tersebut. Karena fokus penanggulangan bencana, agar dampak kekeringan ini tidak meluas dan menimbulkan dampak lain seperti terganggunya kesehatan masyarakat," kata Makmur. *
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014