Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat (Jabar) Asep Wahyuwijaya mengungkapkan bahwa APBD Jabar ikut terdampak pandemi COVID-19, saat menanggapi ribut-ribut permintaan tambahan bantuan provinsi (banprov) dari Kabupaten Bogor.
"Jadi maksudnya sejak dini kita harus saling bisa memahami juga situasinya, sehingga ekspektasinya bisa lebih dirasionalisasikan dengan kondisi eksisting anggaran ke depannya juga. Saya tentu berharap, permohonannya bisa direalisasikan maksimal," ujar pria yang akrab disapa AW itu, di Bandung, Jumat.
Baca juga: Bankeu Kabupaten Bogor dari Pemprov Jabar meningkat dua kali lipat
Menurutnya, pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak dan retribusi dari masyarakat itu akan ikut melambat ketika perekonomian masyarakatnya terhambat.
"Dampak COVID-19 ini kan cukup besar konsekuensinya ke masalah kehidupan ekonomi kita. Jadi, bukan hanya warga saja yang terdampak, tapi ujung-ujungnya ya ke pemerintah juga," ujar anggota Komisi V DPRD Jabar itu pula.
Baca juga: Pemkab Purwakarta peroleh bantuan provinsi Rp129 miliar pada 2020
AW mengatakan, permintaan bantuan provinsi dari pemerintah daerah memang merupakan hal lazim, hanya saja kondisi APBD Jabar tahun 2021 yang ia prediksi akan mengalami kontraksi itu berpotensi mempengaruhi besaran bantuan keuangan yang akan diberikan.
"Permohonannya berapa, lalu diberikannya berapa, tentu Pemprov Jabar yang akan membuat pertimbangan dan memutuskannya, karena pemprov kan tidak semata-mata memandang Kabupaten Bogor saja," ujar AW.
Baca juga: Bupati Bogor: BTT Rp477 miliar tak cukup untuk pascabencana Leuwisadeng
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bogor mengusulkan kepada Pemkab Bogor agar mengajukan tambahan bantuan provinsi pada tahun 2021, setelah pada tahun 2020 meningkat hingga dua kali lipat menjadi Rp255 miliar dari tahun 2019 yang hanya senilai Rp122 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Jadi maksudnya sejak dini kita harus saling bisa memahami juga situasinya, sehingga ekspektasinya bisa lebih dirasionalisasikan dengan kondisi eksisting anggaran ke depannya juga. Saya tentu berharap, permohonannya bisa direalisasikan maksimal," ujar pria yang akrab disapa AW itu, di Bandung, Jumat.
Baca juga: Bankeu Kabupaten Bogor dari Pemprov Jabar meningkat dua kali lipat
Menurutnya, pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak dan retribusi dari masyarakat itu akan ikut melambat ketika perekonomian masyarakatnya terhambat.
"Dampak COVID-19 ini kan cukup besar konsekuensinya ke masalah kehidupan ekonomi kita. Jadi, bukan hanya warga saja yang terdampak, tapi ujung-ujungnya ya ke pemerintah juga," ujar anggota Komisi V DPRD Jabar itu pula.
Baca juga: Pemkab Purwakarta peroleh bantuan provinsi Rp129 miliar pada 2020
AW mengatakan, permintaan bantuan provinsi dari pemerintah daerah memang merupakan hal lazim, hanya saja kondisi APBD Jabar tahun 2021 yang ia prediksi akan mengalami kontraksi itu berpotensi mempengaruhi besaran bantuan keuangan yang akan diberikan.
"Permohonannya berapa, lalu diberikannya berapa, tentu Pemprov Jabar yang akan membuat pertimbangan dan memutuskannya, karena pemprov kan tidak semata-mata memandang Kabupaten Bogor saja," ujar AW.
Baca juga: Bupati Bogor: BTT Rp477 miliar tak cukup untuk pascabencana Leuwisadeng
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bogor mengusulkan kepada Pemkab Bogor agar mengajukan tambahan bantuan provinsi pada tahun 2021, setelah pada tahun 2020 meningkat hingga dua kali lipat menjadi Rp255 miliar dari tahun 2019 yang hanya senilai Rp122 miliar.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020