Bekasi, (Antaranews Bogor) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menginginkan dua instansi, satu di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja setempat, didominasi oleh perempuan.
"Saya butuh sebanyak-banyaknya personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari kaum hawa, lebih bagus semuanya dari kaum perempuan," katanya di Bekasi, Senin.
Menurut dia, karakter seorang perempuan dipercaya akan lebih mengayomi masyarakat serta berperilaku supel.
"Kelihatannya kalau aparatur perempuan itu bisa lebih luwes dalam bekerja," katanya.
Dikatakan Rahmat, aparatur Satpol PP dari kaum hawa itu rencananya akan ditambah dari sejumlah profesi tenaga kerja kontrak di lingkup pemerintah setempat.
"Daripada ada TKK yang tidak masuk-masuk kerja, mending saya masukan saja ke Satpol PP," katanya.
Para aparatur perempuan itu, kata Rahmat, nantinya dididik secara mental dan disiplin kerja oleh TNI.
"Kami akan libatkan aparat TNI untuk mendidik para Satpol PP perempuan itu," katanya.
Secara terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Roro Yoewati mengatakan bahwa Pemkot Bekasi juga berencana menempatkan aparatur perempuan untuk menjabat sebagai lurah di wilayah setempat.
"Sekarang mulai kaderisasi menjadi lurah. Butuh waktu sekitar tiga tahun untuk menempatkan seluruh aparatur perempuan sebagai lurah di Kota Bekasi," katanya.
Menurut Roro, kaderisasi pegawai hingga bisa menjadi lurah minimal membutuhkan waktu tiga hingga empat tahun.
Menurut Roro, pertimbangan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menempatkan perempuan menjabat sebagai lurah karena mempunyai naluri keibuan sehingga diyakini dapat memberikan contoh kepada masyarakat, bahkan bisa mengayomi.
Selain itu, diyakini mampu menghadapi persoalan yang memicu konflik sosial, pengambilan kebijakan, dan siap bertanggung jawab dengan kebijakan yang dikeluarkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Saya butuh sebanyak-banyaknya personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari kaum hawa, lebih bagus semuanya dari kaum perempuan," katanya di Bekasi, Senin.
Menurut dia, karakter seorang perempuan dipercaya akan lebih mengayomi masyarakat serta berperilaku supel.
"Kelihatannya kalau aparatur perempuan itu bisa lebih luwes dalam bekerja," katanya.
Dikatakan Rahmat, aparatur Satpol PP dari kaum hawa itu rencananya akan ditambah dari sejumlah profesi tenaga kerja kontrak di lingkup pemerintah setempat.
"Daripada ada TKK yang tidak masuk-masuk kerja, mending saya masukan saja ke Satpol PP," katanya.
Para aparatur perempuan itu, kata Rahmat, nantinya dididik secara mental dan disiplin kerja oleh TNI.
"Kami akan libatkan aparat TNI untuk mendidik para Satpol PP perempuan itu," katanya.
Secara terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Roro Yoewati mengatakan bahwa Pemkot Bekasi juga berencana menempatkan aparatur perempuan untuk menjabat sebagai lurah di wilayah setempat.
"Sekarang mulai kaderisasi menjadi lurah. Butuh waktu sekitar tiga tahun untuk menempatkan seluruh aparatur perempuan sebagai lurah di Kota Bekasi," katanya.
Menurut Roro, kaderisasi pegawai hingga bisa menjadi lurah minimal membutuhkan waktu tiga hingga empat tahun.
Menurut Roro, pertimbangan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menempatkan perempuan menjabat sebagai lurah karena mempunyai naluri keibuan sehingga diyakini dapat memberikan contoh kepada masyarakat, bahkan bisa mengayomi.
Selain itu, diyakini mampu menghadapi persoalan yang memicu konflik sosial, pengambilan kebijakan, dan siap bertanggung jawab dengan kebijakan yang dikeluarkan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014