Ribuan buruh menggelar aksi demontrasi di depan gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan, dengan mengusung aspirasi penolakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
"Kami menolak disahkannya Omnibus Law. Buruh tidak butuh Omnibus Law, yang dibutuhkan hidup layak dan sejahtera," kata Koordinator Aksi, Rintang Brutu disela-sela aksi.
Baca juga: Memahami Apa Itu Gagasan Omnibus Law
Menurut mereka, keberadaan Omnibus Law akan merugikan kaum buruh. "Apalagi jika dalam praktiknya nanti Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menghilangkan upah minimum dan upah pesangon,' katanya.
Selain itu, juga membebaskan status buruh kontrak dan "outsourcing", menghilangkan jaminan sosial dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
Baca juga: Pro Kontra Penerapan Omnibus Law dan Solusinya
Bila diberlakukan undang-undang tersebut, kata buruh, dipastikan dapat mereduksi hak-hak pekerja/buruh yang selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
"Jangankan untuk sekolah anak, untuk beli beras saja nanti kita susah. Makanya kita minta DPR menolak UU Omnibus Law ini" kata Rintang Brutu.
Baca juga: Memahami Apa Itu Gagasan Omnibus Law
Selain penolakan Omnibus Law, massa buruh juga meminta agar BPJS Kesehatan dibubarkan karena menurut mereka sangat merugikan masyarakat khususnya buruh.
Pantauan ANTARA, hingga Kamis siang unjuk rasa masih berlangsung. Sejumlah delegasi masuk ke dalam DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Kami menolak disahkannya Omnibus Law. Buruh tidak butuh Omnibus Law, yang dibutuhkan hidup layak dan sejahtera," kata Koordinator Aksi, Rintang Brutu disela-sela aksi.
Baca juga: Memahami Apa Itu Gagasan Omnibus Law
Menurut mereka, keberadaan Omnibus Law akan merugikan kaum buruh. "Apalagi jika dalam praktiknya nanti Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menghilangkan upah minimum dan upah pesangon,' katanya.
Selain itu, juga membebaskan status buruh kontrak dan "outsourcing", menghilangkan jaminan sosial dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
Baca juga: Pro Kontra Penerapan Omnibus Law dan Solusinya
Bila diberlakukan undang-undang tersebut, kata buruh, dipastikan dapat mereduksi hak-hak pekerja/buruh yang selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
"Jangankan untuk sekolah anak, untuk beli beras saja nanti kita susah. Makanya kita minta DPR menolak UU Omnibus Law ini" kata Rintang Brutu.
Baca juga: Memahami Apa Itu Gagasan Omnibus Law
Selain penolakan Omnibus Law, massa buruh juga meminta agar BPJS Kesehatan dibubarkan karena menurut mereka sangat merugikan masyarakat khususnya buruh.
Pantauan ANTARA, hingga Kamis siang unjuk rasa masih berlangsung. Sejumlah delegasi masuk ke dalam DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020