Sukabumi (Antaranews Bogor) - Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan baik Kota maupun Kabupaten Sukabumi menolak seluruh keputusan Ketua Umum PPP Suryadarma Ali yang memecat Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin.
"Ini merupakan partai bukan perusahaan yang seenaknya atasan memecat bawahannya, seperti yang dilakukan oleh SDA seenak saja memecat RY tanpa melakukan mekanisme partai. Maka dari itu, kami tegaskan seluruh keputusan yang diambil oleh SDA adalah keputusan pribadi dan bukan keputusan partai," kata Ketua DPC PPP Kota Sukabumi, Yanti Indri kepada wartawan, Jumat.
Menurut Yanti, tidak dibenarkan seorang pemimpin partai melakukan pemecatan secara sepihak, walaupaun SDA mempunyai otoritas sebagai ketua umum, tapi partai berlambang ka`bah ini mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang harus ditempuh oleh setiap kader PPP.
Secara tegas, PPP khususnya di Kota Sukabumi menolak pemecatan yang dilakukan oleh SDA kepada RY, bahkan informasi pemecatan Bupati Bogor tersebut dari jabatannya sebagai Ketua DPW Jabar itu pihaknya tahu hanya di televisi dan tanpa ada informasi dari pusat, sehingga pemecatan ini bisa dikatakan ilegal. Sebab pergantian jabatan setiap pucuk pimpinan harus ada musyawarah dahulu dan tidak dilakukan secara pribadi.
"Memang SDA mempunyai kuasa penuh untuk mengelola partai ini, tapi apa yang dilakukannya sudah otoriter tanpa adanya koordinasi dengan pimpinan-pimpinan cabang. Sekali lagi kami menolak seluruh keputusan SDA," tambahnya.
Bahkan dengan adanya pemecatan tersebut kader PPP di Kabupaten Sukabumi telah menyatakan akan "pasang badan" membela RY yang dipecat sepihak oleh SDA. Dikatakan Bendahara DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Ade Rahmat menyebutkan wajar seorang kader menanyakan kepada pimpinannya soal kedatangan SDA ke kampanye Partai Gerindra. Seharusnya, masalah koalisi dilakukan melalui musyawarah kerja nasional dan tidak hanya keputusan pribadi.
"Pemecatan yang dilakukan oleh SDA tidak mendasar, karena PPP merupakan partai yang besar dan mempunyai mekanisme dalam melakukan pemecatan terhadap kadernya. Kami menolak aksi pribadi yang dilakukan oleh SDA itu, karena semua keputusan harus melalui partai dan tidak bisa dilakukan oleh pribadi," kata Ade.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Ini merupakan partai bukan perusahaan yang seenaknya atasan memecat bawahannya, seperti yang dilakukan oleh SDA seenak saja memecat RY tanpa melakukan mekanisme partai. Maka dari itu, kami tegaskan seluruh keputusan yang diambil oleh SDA adalah keputusan pribadi dan bukan keputusan partai," kata Ketua DPC PPP Kota Sukabumi, Yanti Indri kepada wartawan, Jumat.
Menurut Yanti, tidak dibenarkan seorang pemimpin partai melakukan pemecatan secara sepihak, walaupaun SDA mempunyai otoritas sebagai ketua umum, tapi partai berlambang ka`bah ini mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang harus ditempuh oleh setiap kader PPP.
Secara tegas, PPP khususnya di Kota Sukabumi menolak pemecatan yang dilakukan oleh SDA kepada RY, bahkan informasi pemecatan Bupati Bogor tersebut dari jabatannya sebagai Ketua DPW Jabar itu pihaknya tahu hanya di televisi dan tanpa ada informasi dari pusat, sehingga pemecatan ini bisa dikatakan ilegal. Sebab pergantian jabatan setiap pucuk pimpinan harus ada musyawarah dahulu dan tidak dilakukan secara pribadi.
"Memang SDA mempunyai kuasa penuh untuk mengelola partai ini, tapi apa yang dilakukannya sudah otoriter tanpa adanya koordinasi dengan pimpinan-pimpinan cabang. Sekali lagi kami menolak seluruh keputusan SDA," tambahnya.
Bahkan dengan adanya pemecatan tersebut kader PPP di Kabupaten Sukabumi telah menyatakan akan "pasang badan" membela RY yang dipecat sepihak oleh SDA. Dikatakan Bendahara DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Ade Rahmat menyebutkan wajar seorang kader menanyakan kepada pimpinannya soal kedatangan SDA ke kampanye Partai Gerindra. Seharusnya, masalah koalisi dilakukan melalui musyawarah kerja nasional dan tidak hanya keputusan pribadi.
"Pemecatan yang dilakukan oleh SDA tidak mendasar, karena PPP merupakan partai yang besar dan mempunyai mekanisme dalam melakukan pemecatan terhadap kadernya. Kami menolak aksi pribadi yang dilakukan oleh SDA itu, karena semua keputusan harus melalui partai dan tidak bisa dilakukan oleh pribadi," kata Ade.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014