Sebanyak 12 Pemerintah Daerah (Pemda) akan berkolaborasi membahas investasi hingga masalah perbatasan wilayah dalam kegiatan Borderline Economic Summit (BES) 2019 di Hotel Royal Tulip Gunung Geulis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis 12 Desember mendatang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan bahwa 12 daerah itu adalah Kabupaten Bogor dan daerah-daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor.
"Pemkab Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Cianjur, Pemkab Sukabumi, Pemkab Karawang, Pemkab Bekasi, Pemkab Tangerang, Pemkab Purwakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Bekasi, Pemkot Depok, dan Pemkot Tangerang Selatan," ujar perempuan yang akrab disapa Ipah itu saat konferensi pers di Kantor Diskominfo, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa.
Baca juga: Pemkab Bogor undang menteri Kabinet Jokowi ke BES 2019
Ia mengatakan, kegiatan yang diinisiasi oleh Pemkab Bogor itu sedikitnya akan dihadiri oleh 500 peserta, mulai dari jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan DPRD dari 12 daerah, tiga gubernur yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, hingga jajaran Menteri Kabinet Joko Widodo alias Jokowi.
Mengenai perbatasan, salah satunya yaitu akan ada pembulatan tekad bersama antar Pemda yang berkaitan dengan rencana pembangunan Jalur Poros Tengah Timur (PTT) atau biasa disebut dengan Jalur Puncak Dua, sebagai solusi kepadatan volume kendaraan di Jalur Puncak Cusarua, Bogor.
"Kita akan membulatkan tekad bersama soal PTT di hadapan kementerian. Salah satunya Pemkab Cianjur dan Pemkab Bogor akan diuntungkan dengan adanya PTT," kata Ipah.
Baca juga: Pemkab Bogor mengundang menteri dan 13 kepala daerah bahas perbatasan
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi di tempat yang sama menyebutkan bahwa Kabupaten Bogor menjadi daerah potensial untuk berinvestasi. Maka, ia membuka pintu investasi sebesar-besarnya pada pelaksanaan BES 2019.
"Bogor luar biasa diminati, lebih lagi nanti kalau sudah dilalui oleh angkutan masal LRT," tuturnya.
Dace menyebutkan, selain pembahasan mengenai pembangunan PTT, akan ada tujuh isu lainnya yang berkaitan dengan 12 daerah dalam BES 2019, seperti pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul angkutan masal LRT, mengenai pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul Kereta Api, membahas pembangunan Jalan Khusus Tambang, mengenai pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh, menyepakati penanganan daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi, membahas penghubung antara Tol Cimanggis-Cibitung, serta membahas pengendalian banjir di kawasan hulu.
Baca juga: Ade Yasin curhat masalah perbatasan wilayah ke Gubernur Ridwan Kamil
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Kardenal di tempat yang sama menyebutkan bahwa Borderline Economic Summit 2019 merupakan inovasi Bupati Bogor, Ade Yasin dalam menyempurnakan Bogor Economic Summit yang hanya melibatkan Kota dan Kabupaten Bogor pada tahun-tahun sebelumnya.
"Rencananya ini akan berlangsung dua tahun sekali, setelah melalui bagaimana tindak lanjut pertemuan 12 wali kota dan bupati," kata Kardenal.(KR-MFS).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan bahwa 12 daerah itu adalah Kabupaten Bogor dan daerah-daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor.
"Pemkab Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Cianjur, Pemkab Sukabumi, Pemkab Karawang, Pemkab Bekasi, Pemkab Tangerang, Pemkab Purwakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Bekasi, Pemkot Depok, dan Pemkot Tangerang Selatan," ujar perempuan yang akrab disapa Ipah itu saat konferensi pers di Kantor Diskominfo, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa.
Baca juga: Pemkab Bogor undang menteri Kabinet Jokowi ke BES 2019
Ia mengatakan, kegiatan yang diinisiasi oleh Pemkab Bogor itu sedikitnya akan dihadiri oleh 500 peserta, mulai dari jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan DPRD dari 12 daerah, tiga gubernur yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, hingga jajaran Menteri Kabinet Joko Widodo alias Jokowi.
Mengenai perbatasan, salah satunya yaitu akan ada pembulatan tekad bersama antar Pemda yang berkaitan dengan rencana pembangunan Jalur Poros Tengah Timur (PTT) atau biasa disebut dengan Jalur Puncak Dua, sebagai solusi kepadatan volume kendaraan di Jalur Puncak Cusarua, Bogor.
"Kita akan membulatkan tekad bersama soal PTT di hadapan kementerian. Salah satunya Pemkab Cianjur dan Pemkab Bogor akan diuntungkan dengan adanya PTT," kata Ipah.
Baca juga: Pemkab Bogor mengundang menteri dan 13 kepala daerah bahas perbatasan
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi di tempat yang sama menyebutkan bahwa Kabupaten Bogor menjadi daerah potensial untuk berinvestasi. Maka, ia membuka pintu investasi sebesar-besarnya pada pelaksanaan BES 2019.
"Bogor luar biasa diminati, lebih lagi nanti kalau sudah dilalui oleh angkutan masal LRT," tuturnya.
Dace menyebutkan, selain pembahasan mengenai pembangunan PTT, akan ada tujuh isu lainnya yang berkaitan dengan 12 daerah dalam BES 2019, seperti pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul angkutan masal LRT, mengenai pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul Kereta Api, membahas pembangunan Jalan Khusus Tambang, mengenai pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh, menyepakati penanganan daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi, membahas penghubung antara Tol Cimanggis-Cibitung, serta membahas pengendalian banjir di kawasan hulu.
Baca juga: Ade Yasin curhat masalah perbatasan wilayah ke Gubernur Ridwan Kamil
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Kardenal di tempat yang sama menyebutkan bahwa Borderline Economic Summit 2019 merupakan inovasi Bupati Bogor, Ade Yasin dalam menyempurnakan Bogor Economic Summit yang hanya melibatkan Kota dan Kabupaten Bogor pada tahun-tahun sebelumnya.
"Rencananya ini akan berlangsung dua tahun sekali, setelah melalui bagaimana tindak lanjut pertemuan 12 wali kota dan bupati," kata Kardenal.(KR-MFS).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019