Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor Jawa Barat melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) mengajukan izin ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terkait penggunaan lahan Gunung Mas di Kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor sebagai tempat relokasi sementara pedagang kaki lima (PKL).
"Itu kan mau menggunakan lahan PTPN harus ada izinnya dulu. Kita mengusahakan, semoga pihak direksi mau membantu," ujar Kepala Disperdagin Kabupaten Bogor, Nuradi kepada Antara di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa.
Baca juga: Rest area tempat relokasi PKL Puncak Bogor akan dibangun 2020
Permohonan tersebut ia ajukan setelah adanya desakan dari para PKL di sepanjang Jalan Raya Puncak yang tetap ingin berdagang setelah lapaknya tergusur, karena adanya proyek pelebaran jalan yang digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Jadi mundur 2 meter dari tempat mereka berdagang sebelumnya. Tidak ada aktivitas, mereka menunggu penampungan sekaligus rest area jadi," tuturnya.
Sedangkan pembangunan kios rest area di lahan Gunung Mas sebagai tempat relokasi lapak PKL yang digusur karena proyek pelebaran jalan baru dibangun tahun 2020.
"Semoga tahun depan ini bisa cepat dikerjakan. Selesainya tahun depan juga antara bulan November dan Desember intinya sekitar delapan bulan," kata Nuradi.
Baca juga: 500 PKL Puncak Bogor akan direlokasi
Menurut dia, Pemkab Bogor bertanggung jawab membangun 516 kios yang terdiri dari 416 kios kering dan 100 kios basah. Sedangkan pembenasan lahan dan fasilitas penunjang lainnya digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang pengerjaannya kini tengah dilaksanakan.
Diberitakan sebelumnya, sekelompok PKL Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat melakukan aksi di depan Kantor Bupati yang berlokasi di Cibinong Kabupaten Bogor, Senin siang, karena menolak lapak berdagangnya di tepian jalan Raya Puncak digusur.
Baca juga: PTPN sediakan lahan untuk PKL Puncak Bogor
"Stop pembongkaran PKL sebelum rest area Gunung Mas rampung. Dengan alasan pelebaran jalan, para PKL digusur begitu saja, padahal rest area Gunung Mas yang dijanjikan Pemda belum juga rampung," kata Koordinator Aksi, Muhammad Arifin di sela-sela aksi.(KR-MFS)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Itu kan mau menggunakan lahan PTPN harus ada izinnya dulu. Kita mengusahakan, semoga pihak direksi mau membantu," ujar Kepala Disperdagin Kabupaten Bogor, Nuradi kepada Antara di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa.
Baca juga: Rest area tempat relokasi PKL Puncak Bogor akan dibangun 2020
Permohonan tersebut ia ajukan setelah adanya desakan dari para PKL di sepanjang Jalan Raya Puncak yang tetap ingin berdagang setelah lapaknya tergusur, karena adanya proyek pelebaran jalan yang digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Jadi mundur 2 meter dari tempat mereka berdagang sebelumnya. Tidak ada aktivitas, mereka menunggu penampungan sekaligus rest area jadi," tuturnya.
Sedangkan pembangunan kios rest area di lahan Gunung Mas sebagai tempat relokasi lapak PKL yang digusur karena proyek pelebaran jalan baru dibangun tahun 2020.
"Semoga tahun depan ini bisa cepat dikerjakan. Selesainya tahun depan juga antara bulan November dan Desember intinya sekitar delapan bulan," kata Nuradi.
Baca juga: 500 PKL Puncak Bogor akan direlokasi
Menurut dia, Pemkab Bogor bertanggung jawab membangun 516 kios yang terdiri dari 416 kios kering dan 100 kios basah. Sedangkan pembenasan lahan dan fasilitas penunjang lainnya digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang pengerjaannya kini tengah dilaksanakan.
Diberitakan sebelumnya, sekelompok PKL Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat melakukan aksi di depan Kantor Bupati yang berlokasi di Cibinong Kabupaten Bogor, Senin siang, karena menolak lapak berdagangnya di tepian jalan Raya Puncak digusur.
Baca juga: PTPN sediakan lahan untuk PKL Puncak Bogor
"Stop pembongkaran PKL sebelum rest area Gunung Mas rampung. Dengan alasan pelebaran jalan, para PKL digusur begitu saja, padahal rest area Gunung Mas yang dijanjikan Pemda belum juga rampung," kata Koordinator Aksi, Muhammad Arifin di sela-sela aksi.(KR-MFS)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019