Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mengingat banyaknya badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Bogor.
"Perlu kita pahami dalam membentuk BUMDes masih banyak persoalan, salah satunya yaitu faktor SDM," ujar Ade Yasin saat menjadi narasumber dalam Parade Riset Akutansi 4 di Universitas Pakuan, Kota Bogor, Jumat.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM pengelola BUMDes diperlukan untuk memaksimalkan potensi BUMDes di Kabupaten Bogor. Sehingga, pengelolaannya tepat sasaran.
Baca juga: Ade Yasin evaluasi tingkat kehadiran ASN pada pengajian bulanan
Baca juga: Stadion Pakansari Bogor dipercantik demi Piala Dunia U-20
Selain peningkatan SDM, menurutnya ada beberapa faktor lain yang menjadi tantangan mengelola BUMDes, yaitu besaran anggaran yang dialokasikan kurang maksimal, penentuan jenis usaha yang tanpa melalui uji kelayakan usaha, serta terbentur pergantian kepala desa sehingga terkadang susunan keanggotaan BUMDes itu juga berganti dan harus kembali lagi dari awal.
Ia mengatakan, Kabupaten Bogor kaya akan BUMDes, yaitu 334 BUMDes dari total 416 desa se-Kabupaten Bogor. Dari total tersebut, BUMDes di Kabupaten Bogor dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 322 BUMDes kategori dasar, 11 BUMDss kategori berkembang, dua BUMDes kategori maju.
Baca juga: Bupati Bogor membentuk tim khusus awasi Pilkades serentak
Dari 334 BUMDes di Kabupaten Bogor, dua di antaranya bahkan menjadi BUMDes percontohan. Dua BUMDes itu antara lain dari Desa Bojong Kulur dan Desa Sukamanah.
“Mitra usaha BUM Des kita selain Unpak ada IAIN La Roiba Leuwiliang, Bank BNI, Bank BRI, Bank BJB, Bank Arta Graha, PT. LEU Mart, PT. Astra Tbk, PT. Indofood dan PT. Indocement Tbk,” bebernya.(KR-MFS).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Perlu kita pahami dalam membentuk BUMDes masih banyak persoalan, salah satunya yaitu faktor SDM," ujar Ade Yasin saat menjadi narasumber dalam Parade Riset Akutansi 4 di Universitas Pakuan, Kota Bogor, Jumat.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM pengelola BUMDes diperlukan untuk memaksimalkan potensi BUMDes di Kabupaten Bogor. Sehingga, pengelolaannya tepat sasaran.
Baca juga: Ade Yasin evaluasi tingkat kehadiran ASN pada pengajian bulanan
Baca juga: Stadion Pakansari Bogor dipercantik demi Piala Dunia U-20
Selain peningkatan SDM, menurutnya ada beberapa faktor lain yang menjadi tantangan mengelola BUMDes, yaitu besaran anggaran yang dialokasikan kurang maksimal, penentuan jenis usaha yang tanpa melalui uji kelayakan usaha, serta terbentur pergantian kepala desa sehingga terkadang susunan keanggotaan BUMDes itu juga berganti dan harus kembali lagi dari awal.
Ia mengatakan, Kabupaten Bogor kaya akan BUMDes, yaitu 334 BUMDes dari total 416 desa se-Kabupaten Bogor. Dari total tersebut, BUMDes di Kabupaten Bogor dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 322 BUMDes kategori dasar, 11 BUMDss kategori berkembang, dua BUMDes kategori maju.
Baca juga: Bupati Bogor membentuk tim khusus awasi Pilkades serentak
Dari 334 BUMDes di Kabupaten Bogor, dua di antaranya bahkan menjadi BUMDes percontohan. Dua BUMDes itu antara lain dari Desa Bojong Kulur dan Desa Sukamanah.
“Mitra usaha BUM Des kita selain Unpak ada IAIN La Roiba Leuwiliang, Bank BNI, Bank BRI, Bank BJB, Bank Arta Graha, PT. LEU Mart, PT. Astra Tbk, PT. Indofood dan PT. Indocement Tbk,” bebernya.(KR-MFS).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019