Bogor (Antaranews Bogor) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu diberlakukan kembali demi memfokuskan arah pembangunan.
"Indonesia membutuhkan peta pembangunan jangka panjang. Peta itu bisa termuat dalam GBHN," kata Sidarto di Cileungsi, Bogor, Sabtu.
Menurut Sidarto, selama ini arah pembangunan Indonesia tidak fokus. Sebab arahnya disesuaikan dengan visi misi pasangan kepala negara yang sedang menjabat.
"Bila pasangan kepala negara berubah setelah periode kepemimpinan lima tahun, visi dan misinya juga berubah. Arah pembangunan pun menjadi berbeda," katanya.
Ketidakfokusan itu, kata Sidarto, tidak akan terjadi bilamana GBHN kembali diberlakukan. Sebab arah jangka panjang pembangunan per lima tahun dapat dipastikan berkesinambungan.
"Baik di bidang pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi, hingga budaya," kata politisi PDIP tersebut.
Ia menjelaskan dihapusnya GBHN melalui amandemen UUD 1945 setelah era reformasi sebagai implikasi dari perubahan kedudukan, tugas, dan kewenangan MPR RI, yang kemudian diganti dengan RPJM.
Menurut Sidarto, meskipun DPR RI telah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025, namun tidak ada jaminan adanya konsistensi implementasi dari UU tersebut.
"Perihal usulan ini akan diserahkan kepada peta perpolitikan tahun depan. Namun yang pasti pengembalian GBHN ini akan terus didorong," demikian Sidarto.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013
"Indonesia membutuhkan peta pembangunan jangka panjang. Peta itu bisa termuat dalam GBHN," kata Sidarto di Cileungsi, Bogor, Sabtu.
Menurut Sidarto, selama ini arah pembangunan Indonesia tidak fokus. Sebab arahnya disesuaikan dengan visi misi pasangan kepala negara yang sedang menjabat.
"Bila pasangan kepala negara berubah setelah periode kepemimpinan lima tahun, visi dan misinya juga berubah. Arah pembangunan pun menjadi berbeda," katanya.
Ketidakfokusan itu, kata Sidarto, tidak akan terjadi bilamana GBHN kembali diberlakukan. Sebab arah jangka panjang pembangunan per lima tahun dapat dipastikan berkesinambungan.
"Baik di bidang pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi, hingga budaya," kata politisi PDIP tersebut.
Ia menjelaskan dihapusnya GBHN melalui amandemen UUD 1945 setelah era reformasi sebagai implikasi dari perubahan kedudukan, tugas, dan kewenangan MPR RI, yang kemudian diganti dengan RPJM.
Menurut Sidarto, meskipun DPR RI telah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025, namun tidak ada jaminan adanya konsistensi implementasi dari UU tersebut.
"Perihal usulan ini akan diserahkan kepada peta perpolitikan tahun depan. Namun yang pasti pengembalian GBHN ini akan terus didorong," demikian Sidarto.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013