Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan terdapat periode tumpang tindih pada bulan November dan Desember yang menjadi masa rawan terbentuknya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia.
Deputi Meteorologi BMKG Guswanto dalam konferensi pers "Climate Outlook 2026" di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa periode tersebut merupakan fase peralihan antara musim siklon di belahan bumi utara dan selatan, dimana siklon di belahan bumi utara umumnya terbentuk pada Juni hingga Desember, sementara di belahan bumi selatan terjadi pada November hingga April.
“Belahan Bumi selatan itu adalah di November - Desember hingga April, jadi ada overlapping di dua bulan November dan Desember, begitulah. Jadi tidak bisa diprediksi sampai musiman ataupun bahkan tahunan kemudian periodisasi sendiri,” kata dia.
Baca juga: BMKG peringatkan gelombang tinggi dipicu Bibit Siklon Tropis 93S di Samudra Hindia
Ia menegaskan siklon tropis berbeda dengan fenomena iklim musiman, karena tidak dapat diprediksi dalam jangka panjang, melainkan hanya dalam rentang waktu pendek.
Dipaparkan bahwa siklon tropis memiliki siklus hidup kurang dari 10 hari dan umumnya baru dapat diperkirakan tiga hari hingga satu pekan sebelum terbentuk.
Meski demikian BMKG dapat mendeteksi potensi siklon sejak tahap awal, mulai dari munculnya daerah bertekanan rendah hingga berkembang menjadi bibit siklon tropis, termasuk menyosialisasikan kepada publik. Hal ini sebagaimana dilakukan tim meteorologi BMKG yang mendeteksi keberadaan Siklon Tropis Senyar.
Baca juga: BMKG: Potensi gelombang laut tinggi berpeluang terjadi pada 23-26 Desember
Siklon Tropis Senyar merupakan Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang sejak 21 November 2025 di perairan timur Aceh, tepatnya di Selat Malaka. Dampaknya wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dilanda hujan setiap hari hingga memicu bencana banjir bandang disertai tanah longsor, dengan dampak kerusakan signifikan di sejumlah kabupaten dan kota pada 25 November.
Bahkan terbaru tim meteorologi BMKG mendeteksi keberadaan Bibit Siklon Tropis 93S di Samudra Hindia yang dapat mempengaruhi gelombang laut tinggi hingga empat meter di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada periode 23-26 Desember 2025.
"Sejak pertumbuhannya bisa dideteksi, misalkan mulai dari low pressure area, kemudian menjadi bibit siklon tropis dan berkembang menjadi siklon tropis itu bisa diketahui," kata Guswanto, seraya merekomendasikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan pada periode rawan tersebut serta memantau informasi dan peringatan dini cuaca dari kanal resmi BMKG.
Jumlah penerimaan PPN dan PPnBM menyentuh angka Rp865 miliar. Adapun setoran penerimaan pajak sebanyak Rp2,82 triliun atau setara 79,5 persen dari target tahun ini yang mencapai Rp3,55 triliun.
Tambahan upah yang hanya Rp70 ribu per bulan berpeluang membuat penerimaan asli daerah atau PAD dari sektor konsumsi menjadi mandek. Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak restoran, pajak hotel, maupun pajak hiburan sangat bergantung terhadap belanja diskresioner masyarakat.
Kenaikan upah 2,72 persen secara tidak langsung mengajarkan masyarakat untuk berhenti menganut gaya hidup konsumtif dengan menahan pengeluaran non-esensial, seperti makan di luar rumah, menonton bioskop, menonton konser musik, atau bahkan membeli ponsel baru.
UMP NTB 2026 merupakan sebuah jalan tengah demi menjaga daya beli masyarakat, mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja, sekaligus mempertahankan keberlangsungan dunia usaha.
Butuh kolaborasi
Langkah bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja sangat diperlukan agar ekonomi tetap tumbuh positif dengan berfokus terhadap pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Pemerintah harus menjaga agar upah kecil tidak habis oleh inflasi. Laju inflasi yang terkendali menjadi kunci agar upah tidak tergerus harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang melonjak.
Program stabilisasi harga pangan dan operasi pasar harus diperbanyak guna menjaga daya beli masyarakat mengingat komponen terbesar pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga.
Transportasi publik yang murah dan mudah diakses perlu dibangun secara masif agar pekerja bisa menghemat pengeluaran rutin, sehingga mereka bisa berangkat ke tempat kerja tanpa perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi.
Ketersediaan transportasi publik bukan hanya tentang mobilitas semata melainkan sebagai jaring pengaman sosial yang berfungsi untuk menurunkan biaya hidup, meningkatkan produktivitas pekerja, dan menjaga daya beli agar terus tumbuh.
Upah Minimum Provinsi merupakan standar gaji bulanan terendah yang berlaku di suatu wilayah, sehingga harus diposisikan sebagai acuan dasar dan bukan sebagai standar tunggal pemberian upah.
Bagi perusahaan yang memiliki kemampuan secara finansial diharapkan bisa memberi upah di atas UMP atau paling tidak bisa menambah insentif berbasis produktivitas agar motivasi pekerja tetap terjaga dengan baik.
Di tengah situasi upah yang naik relatif kecil, masyarakat harus lebih adaptif dalam mengembangkan keterampilan teknis maupun non-teknis dan meningkatkan sumber pendapatan alternatif.
Kebijakan pembangunan ekonomi ke depan mesti mengarah kepada peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mempercepat investasi masuk ke sektor padat karya, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan UMKM agar penduduk yang bekerja kian bertambah.
Kenaikan upah yang terbatas menjadi pemantik supaya berpikir kreatif dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif untuk jangka pendek dan jangka menengah di Nusa Tenggara Barat.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2025