Sukabumi (ANTARA News Megapolitan) - Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat menyebutkan jumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang masih ada saat ini tersisa sekitar 4.901 unit yang tersebar di 33 keluarahan di tujuh kecamatan.
"Jumlah tersebut merupakan data 2015 dan selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini Pemkot Sukabumi terus melakukan intervensi untuk mengurangi Rutilahu yang dipastikan jumlahnya saat ini sudah semakin berkurang," kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi di Sukabumi, Selasa.
Dalam mengurangi jumlah Rutilahu yang ada di Kota Sukabumi banyak program yang dikucurkan seperti dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Bantuan dari kementerian tersebut melalui program BSPS setiap Rutilahu mendapatkan anggaran sebesar Rp15 juta yang dikerjakannya melalui swadaya masyarakat, sehingga bantuan itu mencukupi hingga Rutilahu menjadi layak huni.
Kemudian dari Pemerintah Provinsi Jabar, bahkan Pemkot Sukabumi pun secara rutin menganggarkan untuk perbaikan Rutilahu, belum lagi dari lembaga sosial lainnya seperti Baznas dan program coorporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.
Menurutnya, bantuan dari BSPS Kementerian PUPR RI untuk tahun ini sekitar 700 unit dan sudah 100 persen dikerjakan walaupun masih ada beberapa yang belum beres tetapi hingga akhir tahun warga yang menerima manfaat tersebut dipastikan pengerjaan selesai.
"Untuk 2019 belum tahu berapa unit bantuan perbaikan Rutilahu tersebut, namun kami berharap jumlahnya lebih banyak dibandingkan tahun ini untuk mempercepat pengurangan jumlah Rutilahu," tambahnya.
Fahmi mengatakan harus diakui untuk menekan jumlah Rutilahu cukup sulit. Tapi yang jelas pihaknya terus melakukan intervensi yang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, provinsi dan bantuan swasta sehingga mengurangi jumlahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Jumlah tersebut merupakan data 2015 dan selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini Pemkot Sukabumi terus melakukan intervensi untuk mengurangi Rutilahu yang dipastikan jumlahnya saat ini sudah semakin berkurang," kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi di Sukabumi, Selasa.
Dalam mengurangi jumlah Rutilahu yang ada di Kota Sukabumi banyak program yang dikucurkan seperti dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Bantuan dari kementerian tersebut melalui program BSPS setiap Rutilahu mendapatkan anggaran sebesar Rp15 juta yang dikerjakannya melalui swadaya masyarakat, sehingga bantuan itu mencukupi hingga Rutilahu menjadi layak huni.
Kemudian dari Pemerintah Provinsi Jabar, bahkan Pemkot Sukabumi pun secara rutin menganggarkan untuk perbaikan Rutilahu, belum lagi dari lembaga sosial lainnya seperti Baznas dan program coorporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.
Menurutnya, bantuan dari BSPS Kementerian PUPR RI untuk tahun ini sekitar 700 unit dan sudah 100 persen dikerjakan walaupun masih ada beberapa yang belum beres tetapi hingga akhir tahun warga yang menerima manfaat tersebut dipastikan pengerjaan selesai.
"Untuk 2019 belum tahu berapa unit bantuan perbaikan Rutilahu tersebut, namun kami berharap jumlahnya lebih banyak dibandingkan tahun ini untuk mempercepat pengurangan jumlah Rutilahu," tambahnya.
Fahmi mengatakan harus diakui untuk menekan jumlah Rutilahu cukup sulit. Tapi yang jelas pihaknya terus melakukan intervensi yang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, provinsi dan bantuan swasta sehingga mengurangi jumlahnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018