Purwakarta (Antaranews Megapolitan) - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan revitalisasi ideologi Pancasila di kalangan pegawai negeri sipil harus dilakukan menyusul munculnya data Kemendagri yang menyebutkan 19,4 persen PNS anti-Pancasila.
"Itu harus dilakukan, sekaligus menjadi penegas kalau PNS atau aparatur sipil negara itu bukan sekedar pegawai, tetapi juga penjaga ideologi kebangsaan," katanya, di Purwakarta, Senin.
Revitalisasi ideologi Pancasila di kalangan PNS atau ASN itu bisa dilakukan, bekerja sama dengan TNI, pihak kepolisian atau lembaga independen.
"Ada revitalisasi Pancasila dalam diri pegawai yang harus muncul," kata dia.
Ia menyarankan agar pemerintah bersikap ada munculnya kalangan PNS yang anti-Pancasila. Sikap pemerintah bisa dilakukan dengan memecat PNS yang anti-Pancasila.
"Menolak Pancasila itu tidak boleh menjadi PNS. Saya kira, pemerintah harus memberhentikan siapapun pegawai yang tidak setia terhadap Pancasila dan UUD 1945. Ingat, PNS itu terkait erat dengan sumpah jabatan," kata Dedi.
Kemendagri sendiri dalam hal ini berpegang pada data lembaga survei Alvara. Lembaga independen tersebut sudah melakukan penelitian di enam kota besar di Indonesia, yakni, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar.
Hasil dari penelitian itu, terdapat temuan sekitar 19,4 persen PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Survei tersebut dilakukan dengan melibat 1.200 orang responden dari kalangan PNS dan pegawai BUMN. Rentang usia mereka cukup merata yakni usia 25-40 tahun.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Itu harus dilakukan, sekaligus menjadi penegas kalau PNS atau aparatur sipil negara itu bukan sekedar pegawai, tetapi juga penjaga ideologi kebangsaan," katanya, di Purwakarta, Senin.
Revitalisasi ideologi Pancasila di kalangan PNS atau ASN itu bisa dilakukan, bekerja sama dengan TNI, pihak kepolisian atau lembaga independen.
"Ada revitalisasi Pancasila dalam diri pegawai yang harus muncul," kata dia.
Ia menyarankan agar pemerintah bersikap ada munculnya kalangan PNS yang anti-Pancasila. Sikap pemerintah bisa dilakukan dengan memecat PNS yang anti-Pancasila.
"Menolak Pancasila itu tidak boleh menjadi PNS. Saya kira, pemerintah harus memberhentikan siapapun pegawai yang tidak setia terhadap Pancasila dan UUD 1945. Ingat, PNS itu terkait erat dengan sumpah jabatan," kata Dedi.
Kemendagri sendiri dalam hal ini berpegang pada data lembaga survei Alvara. Lembaga independen tersebut sudah melakukan penelitian di enam kota besar di Indonesia, yakni, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar.
Hasil dari penelitian itu, terdapat temuan sekitar 19,4 persen PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Survei tersebut dilakukan dengan melibat 1.200 orang responden dari kalangan PNS dan pegawai BUMN. Rentang usia mereka cukup merata yakni usia 25-40 tahun.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018