Cikarang, Bekasi (ANTARAnews Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat terpaksa menunda sejumlah perbaikan jalan di 2018 dengan alasan tidak cukup waktu.
"Pemicunya karena keterbatasan waktu, karena membutuhkan proses lelang dan kegiatan fisik," kata Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Heru Pranoto di Cikarang, Kamis.
Ia menyatakan sebenarnya anggaran perbaikan jalan sudah dialokasikan di APBD Perubahan 2018 namun karena sudah berada di penghujung tahun maka pekerjaan tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
Pembangunan jalan yang ditunda itu di antaranya Jalan Pangkalan-Batas Kota di Kecamatan Babelan, Jalan Lingkar Sukatani, Jalan Kandang Gereng-Tegal Danas, dan Jalan Warung Ampel Cikarang Pusat.
Sedianya sejumlah ruas jalan tersebut akan dikerjakan pada akhir 2018 dengan anggaran mencapai belasan miliar yang terdiri atas Rp 8 Miliar untuk pekerjaan Jalan Pangkalan-batas Kota serta masing-masing Rp1,5 Miliar untuk pemeliharaan ruas jalan lainnya.
"Tapi tetap akan kita anggarkan di tahun anggaran selanjutnya, menggunakan APBD 2019," kata Heru.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin menyesalkan tertundanya proyek pembangunan jalan di penghujung tahun 2018. Padahal pembangunan jalan itu sudah dinanti masyarakat setempat.
"Masalah jalan sangat vital karena langsung berhubungan dengan masyarakat," katanya.
Apalagi seluruh ruas jalan yang ditunda pengerjaannya itu merupakan jalur utama yang dilintasi kendaraan warga.
"Bukan alasan yang baik kalau bilang mepet waktunya. Seharusnya mereka merencanakannya sejak awal, jadi sudah matang konsepnya," lanjutnya.
Kardin menduga tidak diserapnya anggaran tersebut lantaran masih adanya rasa takut dinas tersangkut hukum. Sebab, belum lama ini sejumlah pimpinan di Pemerintah Kabupaten Bekasi tersandung hukum.
"Pasca OTT KPK sebulan lalu. Ada rasa ketakutan dari masing-masing dinas, soal hukum," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Pemicunya karena keterbatasan waktu, karena membutuhkan proses lelang dan kegiatan fisik," kata Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Heru Pranoto di Cikarang, Kamis.
Ia menyatakan sebenarnya anggaran perbaikan jalan sudah dialokasikan di APBD Perubahan 2018 namun karena sudah berada di penghujung tahun maka pekerjaan tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
Pembangunan jalan yang ditunda itu di antaranya Jalan Pangkalan-Batas Kota di Kecamatan Babelan, Jalan Lingkar Sukatani, Jalan Kandang Gereng-Tegal Danas, dan Jalan Warung Ampel Cikarang Pusat.
Sedianya sejumlah ruas jalan tersebut akan dikerjakan pada akhir 2018 dengan anggaran mencapai belasan miliar yang terdiri atas Rp 8 Miliar untuk pekerjaan Jalan Pangkalan-batas Kota serta masing-masing Rp1,5 Miliar untuk pemeliharaan ruas jalan lainnya.
"Tapi tetap akan kita anggarkan di tahun anggaran selanjutnya, menggunakan APBD 2019," kata Heru.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin menyesalkan tertundanya proyek pembangunan jalan di penghujung tahun 2018. Padahal pembangunan jalan itu sudah dinanti masyarakat setempat.
"Masalah jalan sangat vital karena langsung berhubungan dengan masyarakat," katanya.
Apalagi seluruh ruas jalan yang ditunda pengerjaannya itu merupakan jalur utama yang dilintasi kendaraan warga.
"Bukan alasan yang baik kalau bilang mepet waktunya. Seharusnya mereka merencanakannya sejak awal, jadi sudah matang konsepnya," lanjutnya.
Kardin menduga tidak diserapnya anggaran tersebut lantaran masih adanya rasa takut dinas tersangkut hukum. Sebab, belum lama ini sejumlah pimpinan di Pemerintah Kabupaten Bekasi tersandung hukum.
"Pasca OTT KPK sebulan lalu. Ada rasa ketakutan dari masing-masing dinas, soal hukum," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018