Demokrat Kabupaten Bogor Ingin Benahi Praktik Otonomi Salah Kaprah

Cibinong, 28/3 (Antara) - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Jawa Barat Dr Pandji Sukmana menyatakan pihaknya ingin membenahi praktik otonomi yang masih salah kaprah di daerah itu.

"Contohnya, otonomi daerah di kalangan birokrat. Birokrat di Kabupaten Bogor masih mengesankan diri sebagai seorang raja yang harus dilayani. Padahal birokrat dan pemimpin daerah adalah abdi yang harus melayani masyarakat," katanya di Cibinong, Kamis.

Ia mengatakan bahwa mestinya birokrat itu melayani masyarakat dan mau terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya.

Pada era otonomi, katanya, seorang birokrat daerah seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip "good and clean governance" dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Pandji bertekad memaksimalkan praktik otonomi daerah sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Otonomi daerah mengatakan kalangan birokrat itu diharapkan dapat membangun wilayah masing-masing, jangan di pusat. Pengalaman-pengalaman itulah harus dibawa ke daerah masing-masing untuk melayani masyarakat," katanya.

Melihat kondisi tersebut, dirinya ingin mengubah Kabupaten Bogor menjadi lebih baik.

"Saya juga merasa terpanggil, karena saya memiliki kapasitas ilmu mengenai pemberdayaan manusia otonomi daerah, jadi kenapa tidak diterapkan di kampung sendiri," kata dosen pascasarjana Ekologi

Manusia Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Unkris Jakarta itu.

Ia mengemukakan bahwa praktik otonomi daerah belum banyak berdampak pada pengembangan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Bogor.

"Kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan warga Kabupaten Bogor masih rendah. Bahkan masih tertinggal dengan daerah-daerah penyangga Jakarta lainnya," kata doktor lulusan Fakultas Ekologi Manusia,

Universitas Putra Malaysia (UPM) itu.

Oleh karena itu, ia menyatakan prihatin dengan kualitas SDM dan kesejahteraan warga Bogor.

"Dengan kewenangan otonomi secara penuh, Pemkab Bogor seharusnya bisa menata SDM dan membenahi kesejahteraan masyarakat secara lebih baik," katanya.

Ia merujuk angka partisipasi sekolah warga Kabupaten Bogor adalah 7,98 alias rata-rata warga Kabupaten Bogor belum mampu menamatkan pendidikan hingga jenjang SMP.

Selain itu, kata dia, angka kemiskinan di Kabupaten Bogor juga terbilang masih tinggi karena sekitar 26 persen warga di bawah jurang kemiskinan.

Pada grafik IPM Provinsi Jawa Barat, kata dia, Kabupaten Bogor berada pada urutan belasan dari 26 kabupaten dan kota.

Hal itu, membuat pria yang dilahirkan di Sadeng, Kabupaten Bogor, 3 Agustus 1958 itu mengaku tertantang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi memajukan Bogor.

Oleh karena itu, Pandji mengaku memilih terjun secara langsung ke dunia politik.

Menurut dia, politik adalah tata cara bernegara, suatu sistem cara menyejahterakan dan memfasilitasi masyarakat.

"Sebagai contoh, saya lihat di kampung saya, Sadeng. Dulu saya sendiri yang sekolah di kecamatan dari delapan desa. Sejarah itu membuat saya ingin berkontribusi untuk kepentingan rakyat," katanya.

Saat ini, setelah ia belajar dan mencapai titik puncak dalam bidang akademis, yakni lulus pendidikan S-3, dirinya ingin mengabdikan diri sebagai politisi dan dosen.

"Saya bertekad untuk berkontribusi terbaik bagi pembangunan Kabupaten Bogor ke depan. Bogor adalah kampung saya dan kampung leluhur saya. Jadi, saya ingin melihat Bogor maju dan berdaya saing, baik di kancah nasional maupun global," katanya.

Berbekal pendidikan doktor Ekologi Manusia, ia optimistis mampu berkontribusi besar terhadap pengembangan SDM dan kesejahteraan warga Bogor.

Disertasinya mengenai "Otda dan Pembentukan Keupayaan Komunitas Desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat" membuatnya sangat memahami hubungan antarmanusia dan pembangunan daerah hingga tingkat desa.

"Konsep otonomi daerah adalah konsep terbaik untuk percepatan pembangunan di Indonesia," demikian Pandji Sukmana. 

 

Andi J