![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://megapolitan.antaranews.com/berita/45408/inahea-tawarkan-solusi-pendanaan-bpjs-kesehatan&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2016/08/20160801bpjs-palsu.jpg&description="InaHEA" tawarkan solusi pendanaan BPJS Kesehatan){kind=link}
Depok (Antaranews Megapolitan) - Ketua Indonesia Health Economic Association (InaHEA) Hasbullah Thabrani menawarkan solusi pendanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) agar bisa menutup kondisi keuangan yang defisit.
"Yang bisa dilakukan adalah menaikkan iuran, memberikan dana hibah ataupun menaikkan harga rokok," kata Hasbullah disela-sela acara Focus Grup Discussion bertajuk Pengendalian Mutu dan Sustainabilitas Program JKN di Depok, Jawa Barat, Selasa (30/10).
Ia mengatakan kenaikan iuran seharusnya bisa dilakukan dan rakyat juga harus tahu ada hak dan kewajiban. Untuk itu, kata dia, bayarlah lebih banyak, jangan mau layanan lebih bagus tapi tak mau bayar lebih.
Hasbullah mengatakan bahwa dirinya baru saja melakukan survei 3 bulan lalu dimana hasilnya rata-rata responden yang disurvei menghabiskan Rp450 ribu untuk rokok per bulan, namun ada juga yang sampai Rp2 juta per bulan.
"Ini menandakan masyarakat mampu. Beli rokok saja bisa sampai segitu besarnya per bulan," kata mantan Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarat Universitas Indonesia (FKM UI).
Hasbullah juga menyarankan bisa juga dipakai pendanaan BPJS dari hibah Rp30 triliun APBN. "Kalau BPJS kan jelas alokasinya untuk kesehatan masyarakat," katanya.
Selain itu, kata dia, solusi lain pendanaan adalah pemerintah bisa juga menaikkan harga rokok Rp2.000 per bungkus sebagai denda para perokok yang telah merusak lingkungan.
"Kita memproduksi paling sedikit 26 miliar bungkus per tahun dikali Rp2.000 per bungkus sebagai uang denda maka didapat Rp52 triliun," katanya.
Ia menegaskan ini bukan sumbangan perokok tapi hasil denda bagi perokok yang merusak lingkungan.
Sementara itu Kepala BPJS Kota Depok drg. Irfan Qadarusman mengatakan kegiatan FGD yang dilakukan ini tujuannya agar tuntas permasalahan dana BPJS.
"Kami juga mengundang Hasbullah Thabrani sebagai penggagas UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) agar jelas konsep awalnya seperti apa, sekarang seperti apa, dan defisit itu apa," katanya.
Diharapkan kegiatan ini juga membuat faskes sebagai mitra BPJS bisa memahmi apa yang harus dilakukan ke depan.
"Pada intinya adalah penyelesaian masalah adalah komunikasi yang baik untuk mencari solusi bersama," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Yang bisa dilakukan adalah menaikkan iuran, memberikan dana hibah ataupun menaikkan harga rokok," kata Hasbullah disela-sela acara Focus Grup Discussion bertajuk Pengendalian Mutu dan Sustainabilitas Program JKN di Depok, Jawa Barat, Selasa (30/10).
Ia mengatakan kenaikan iuran seharusnya bisa dilakukan dan rakyat juga harus tahu ada hak dan kewajiban. Untuk itu, kata dia, bayarlah lebih banyak, jangan mau layanan lebih bagus tapi tak mau bayar lebih.
Hasbullah mengatakan bahwa dirinya baru saja melakukan survei 3 bulan lalu dimana hasilnya rata-rata responden yang disurvei menghabiskan Rp450 ribu untuk rokok per bulan, namun ada juga yang sampai Rp2 juta per bulan.
"Ini menandakan masyarakat mampu. Beli rokok saja bisa sampai segitu besarnya per bulan," kata mantan Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarat Universitas Indonesia (FKM UI).
Hasbullah juga menyarankan bisa juga dipakai pendanaan BPJS dari hibah Rp30 triliun APBN. "Kalau BPJS kan jelas alokasinya untuk kesehatan masyarakat," katanya.
Selain itu, kata dia, solusi lain pendanaan adalah pemerintah bisa juga menaikkan harga rokok Rp2.000 per bungkus sebagai denda para perokok yang telah merusak lingkungan.
"Kita memproduksi paling sedikit 26 miliar bungkus per tahun dikali Rp2.000 per bungkus sebagai uang denda maka didapat Rp52 triliun," katanya.
Ia menegaskan ini bukan sumbangan perokok tapi hasil denda bagi perokok yang merusak lingkungan.
Sementara itu Kepala BPJS Kota Depok drg. Irfan Qadarusman mengatakan kegiatan FGD yang dilakukan ini tujuannya agar tuntas permasalahan dana BPJS.
"Kami juga mengundang Hasbullah Thabrani sebagai penggagas UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) agar jelas konsep awalnya seperti apa, sekarang seperti apa, dan defisit itu apa," katanya.
Diharapkan kegiatan ini juga membuat faskes sebagai mitra BPJS bisa memahmi apa yang harus dilakukan ke depan.
"Pada intinya adalah penyelesaian masalah adalah komunikasi yang baik untuk mencari solusi bersama," jelasnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018