Bogor (Antaranews Megapolitan) - Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Perikanan dan Lautan (PKSPL) IPB, Prof Tridoyo Kusumastanto menyebutkan arah pembangunan negara maritim yang digaungkan pemerintah harus diperkuat dengan kebijakan yang mendorong lahirnya kesejahteraan
"Kalau kebijakan sudah ada peraturannya, tetapi kesejahteraan masih tidak nampak, nelayan masih mengeluh, artinya ada sesuatu yang perlu diperbaiki," kata Tridoyo, di Bogor, Kamis.
Melihat kinerja empat tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang maritim, Tridoyo menilai arah pembangunan negara maritim yang dibangun oleh pemerintahan saat ini sudah betul.
Karena Indonesia sebagai negara kepulauan, sudah saatnya menjadikan laut sebagai wajah depan yang perlu diperhatikan secara serius, menjadi prioritas pembangunan.
"Hanya saja tinggal turunan dari kebijakan itu harus diikuti dengan kebijakan yang jelas mengarah pada indikator-indikator pembangunan maritim," lanjutnya.
Selain kebijakan yang harus mendorong pada kesejahteraan, Tridoyo juga mengingatkan tantangan kemaritiman lima tahun ke depan, yakni bagaima menghadapi perubahan global yang sangat cepat.
Menurut dia, teknologi digital sudah harus masuk ke pesisir laut, penggunaan big data, dan kecerdasan buatan, dan presisi aquaculture atau pendekatan budidaya.
"Tantangan terbesar kita bagaimana menghadapi perubahan global yang cepat ini," kata Mantan Ketua Senat IPB ini.
Ia mencontohnya penggunaan teknologi digital d presisi budidaya, seperti membudidayakan udang lebih efisien dengan teknologi.
Penerapan teknologi ini lanjutnya dengan melatih nelayan yang ada, memberdayakan mereka menjadi lebih pandai, tidak dengan cara mengganti dengan yang lain. Seperti cara-cara yang dilakukan kementerian saat ini. Contoh pelarangan cantrang.
"Jadi perlu melatih yang ada, bukan membuang yang ada, sehingga kebijakan yang dibuat mengantar pada kesejahteraan," kata Tridoyo.
Tridoyo memberikan nilai untuk kinerja pemerintah di bidang kemaritiman selama empat tahun ini dengan angka 60.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Kalau kebijakan sudah ada peraturannya, tetapi kesejahteraan masih tidak nampak, nelayan masih mengeluh, artinya ada sesuatu yang perlu diperbaiki," kata Tridoyo, di Bogor, Kamis.
Melihat kinerja empat tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang maritim, Tridoyo menilai arah pembangunan negara maritim yang dibangun oleh pemerintahan saat ini sudah betul.
Karena Indonesia sebagai negara kepulauan, sudah saatnya menjadikan laut sebagai wajah depan yang perlu diperhatikan secara serius, menjadi prioritas pembangunan.
"Hanya saja tinggal turunan dari kebijakan itu harus diikuti dengan kebijakan yang jelas mengarah pada indikator-indikator pembangunan maritim," lanjutnya.
Selain kebijakan yang harus mendorong pada kesejahteraan, Tridoyo juga mengingatkan tantangan kemaritiman lima tahun ke depan, yakni bagaima menghadapi perubahan global yang sangat cepat.
Menurut dia, teknologi digital sudah harus masuk ke pesisir laut, penggunaan big data, dan kecerdasan buatan, dan presisi aquaculture atau pendekatan budidaya.
"Tantangan terbesar kita bagaimana menghadapi perubahan global yang cepat ini," kata Mantan Ketua Senat IPB ini.
Ia mencontohnya penggunaan teknologi digital d presisi budidaya, seperti membudidayakan udang lebih efisien dengan teknologi.
Penerapan teknologi ini lanjutnya dengan melatih nelayan yang ada, memberdayakan mereka menjadi lebih pandai, tidak dengan cara mengganti dengan yang lain. Seperti cara-cara yang dilakukan kementerian saat ini. Contoh pelarangan cantrang.
"Jadi perlu melatih yang ada, bukan membuang yang ada, sehingga kebijakan yang dibuat mengantar pada kesejahteraan," kata Tridoyo.
Tridoyo memberikan nilai untuk kinerja pemerintah di bidang kemaritiman selama empat tahun ini dengan angka 60.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018