Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai keberadaan sekitar 11.338 tenaga kerja kontrak (TKK) hingga Oktober 2018 di lingkup pemkot setempat dianggap masih kurang.
"Untuk profesi guru saja, setelah dievaluasi kita masih butuh ratusan orang lagi. Jangan disamakan dengan daerah Ciamis misalnya, yang penduduknya sedikit dan anak sekolahnya juga sedikit," katanya di Bekasi, Jawa Barat, Selasa.
Menurut dia, sekitar 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini bekerja sebagai tenaga pendidik di Kota Bekasi akan memasuk masa pensiun pada 2018.
Pihaknya harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi guna mengajar ratusan ribu siswa di wilayah itu.
"Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada awal 2018 kami tambah sekitar 2.000-an orang, ternyata masih kurang," katanya.
Selain kebutuhan SDM di sektor pelayanan pendidikan, kata Rahmat, pihaknya juga membutuhkan tambahan tenaga `customer service` yang akan ditempatkan di sejumlah kantor pelayanan publik.
Salah satunya di 31 Puskesmas di Kota Bekasi yang kini butuh penempatan customer-customer service yang handal dan tersertifikasi khusus.
Atas dasar itu, Rahmat berniat ingin kembali menambah pegawai TKK di lingkup pemerintahannya guna mengimbangi tuntutan pelayanan yang semakin berat. "Kota Bekasi ini jumlah penduduknya mencapai 2,7 juta. Kalau dievaluasi, besar kemungkinan jumlahnya bertambah," katanya.
Sistem perekrutan TKK akan dilakukan pihaknya tidak secara sembarangan, melainkan berbasis kemampuan dan kompetensi.
Seleksi rekrutmen TKK berdasarkan latar belakang pendidikan dan kesehatan. Kita ingin mencari orang-orang yang berpendidikan guru," katanya.
Upaya penambahan tenaga pegawai juga akan direalisasikan pihaknya dengan mengoptimalkan TKK eksisting yang belum sesuai bidang kerjanya untuk ditempatkan sesuai kebutuhan.
"Atau kita maksimalkan yang ada untuk menjadi tenaga pendidik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Untuk profesi guru saja, setelah dievaluasi kita masih butuh ratusan orang lagi. Jangan disamakan dengan daerah Ciamis misalnya, yang penduduknya sedikit dan anak sekolahnya juga sedikit," katanya di Bekasi, Jawa Barat, Selasa.
Menurut dia, sekitar 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini bekerja sebagai tenaga pendidik di Kota Bekasi akan memasuk masa pensiun pada 2018.
Pihaknya harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi guna mengajar ratusan ribu siswa di wilayah itu.
"Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada awal 2018 kami tambah sekitar 2.000-an orang, ternyata masih kurang," katanya.
Selain kebutuhan SDM di sektor pelayanan pendidikan, kata Rahmat, pihaknya juga membutuhkan tambahan tenaga `customer service` yang akan ditempatkan di sejumlah kantor pelayanan publik.
Salah satunya di 31 Puskesmas di Kota Bekasi yang kini butuh penempatan customer-customer service yang handal dan tersertifikasi khusus.
Atas dasar itu, Rahmat berniat ingin kembali menambah pegawai TKK di lingkup pemerintahannya guna mengimbangi tuntutan pelayanan yang semakin berat. "Kota Bekasi ini jumlah penduduknya mencapai 2,7 juta. Kalau dievaluasi, besar kemungkinan jumlahnya bertambah," katanya.
Sistem perekrutan TKK akan dilakukan pihaknya tidak secara sembarangan, melainkan berbasis kemampuan dan kompetensi.
Seleksi rekrutmen TKK berdasarkan latar belakang pendidikan dan kesehatan. Kita ingin mencari orang-orang yang berpendidikan guru," katanya.
Upaya penambahan tenaga pegawai juga akan direalisasikan pihaknya dengan mengoptimalkan TKK eksisting yang belum sesuai bidang kerjanya untuk ditempatkan sesuai kebutuhan.
"Atau kita maksimalkan yang ada untuk menjadi tenaga pendidik," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018