Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan komitmennya untuk membantu Pemerintah Kota Bekasi keluar dari krisis keuangan yang saat ini mengancam keberlangsungan pembangunan.
"Apa yang bisa saya bantu, Insya Allah akan saya bantu. Pemprov Jabar akan maksimal mendukung program kerja Wali Kota Bekasi," katanya di Bekasi, Senin.
Menurut pria yang karib disapa Kang Emil itu, permasalahan keuangan daerah di Kota Bekasi belum sepenuhnya diketahui secara menyeluruh, namun sebagai bagian dari integrasi wilayah Jabar, dirinya siap membantu.
Dikatakan Emil, sejumlah kabar yang kini melanda keuangan daerah di antaranya adalah bantuan keuangan daerah berdasarkan kompensasi bagi hasil pajak kendaraan bermotor, penggratisan biaya pendidikan SMA/SMK negeri hingga pembangunan infrastruktur.
"Saya belum hafal satu per satu, tapi pak wali butuh apa saja, tinggal ngomong aja ke saya," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui bahwa situasi keuangan daerah dalam sisa waktu kegiatan pembangunan Oktober-Desember 2018 sangat memprihatinkan.
Dirinya telah menginstruksikan seluruh jajaran dinas terkait untuk bekerja ekstra keras menutupi kekurangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 yang diproyeksikan mencapai Rp282 miliar.
"Saat ini kondisi keuangan (APBD-P) kita sangat memprihatinkan. Dana yang ada di kas daerah saat ini hanya Rp118 miliar dari kebutuhan belanja hingga November 2018 Rp400 miliar," katanya.
Menurut dia, dengan dana pembangunan yang tersisa saat ini, diperkirakan hanya cukup menutupi kebutuhan belanja daerah hingga November 2018.
Rahmat mengungkapkan, dari hasil kerja penarikan pajak piutang saat ini dirasa belum optimal menutupi kebutuhan dana yang ada karena masih di bawah 10 persen.
"Semua kegiatan pemerintah daerah saat ini terancam distop, karena uangnya tidak ada. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak digali optimal oleh perangkat kerja terkait," katanya.
Bahkan pembayaran gaji sebanyak 13.000 lebih Tenaga Kerja Kontrak (TKK) serta tunjangan kerja 12.000 lebih Aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan setempat terancam tidak dibayarkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Apa yang bisa saya bantu, Insya Allah akan saya bantu. Pemprov Jabar akan maksimal mendukung program kerja Wali Kota Bekasi," katanya di Bekasi, Senin.
Menurut pria yang karib disapa Kang Emil itu, permasalahan keuangan daerah di Kota Bekasi belum sepenuhnya diketahui secara menyeluruh, namun sebagai bagian dari integrasi wilayah Jabar, dirinya siap membantu.
Dikatakan Emil, sejumlah kabar yang kini melanda keuangan daerah di antaranya adalah bantuan keuangan daerah berdasarkan kompensasi bagi hasil pajak kendaraan bermotor, penggratisan biaya pendidikan SMA/SMK negeri hingga pembangunan infrastruktur.
"Saya belum hafal satu per satu, tapi pak wali butuh apa saja, tinggal ngomong aja ke saya," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui bahwa situasi keuangan daerah dalam sisa waktu kegiatan pembangunan Oktober-Desember 2018 sangat memprihatinkan.
Dirinya telah menginstruksikan seluruh jajaran dinas terkait untuk bekerja ekstra keras menutupi kekurangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 yang diproyeksikan mencapai Rp282 miliar.
"Saat ini kondisi keuangan (APBD-P) kita sangat memprihatinkan. Dana yang ada di kas daerah saat ini hanya Rp118 miliar dari kebutuhan belanja hingga November 2018 Rp400 miliar," katanya.
Menurut dia, dengan dana pembangunan yang tersisa saat ini, diperkirakan hanya cukup menutupi kebutuhan belanja daerah hingga November 2018.
Rahmat mengungkapkan, dari hasil kerja penarikan pajak piutang saat ini dirasa belum optimal menutupi kebutuhan dana yang ada karena masih di bawah 10 persen.
"Semua kegiatan pemerintah daerah saat ini terancam distop, karena uangnya tidak ada. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak digali optimal oleh perangkat kerja terkait," katanya.
Bahkan pembayaran gaji sebanyak 13.000 lebih Tenaga Kerja Kontrak (TKK) serta tunjangan kerja 12.000 lebih Aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan setempat terancam tidak dibayarkan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018